Aparat Jangan Ragu Menindak Provokator saat Pilpres
MEDAN - Tokoh agama, masyarakat, adat dan budaya di Sumatera Utara menyerukan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 bebas dari intimidasi dan kekerasan.
Aparat diminta tiga ragu-ragu menindak orang-orang yang ingin membuat kekacauan jelang pencoblosan hingga Pilpres berakhir.
"Kesepakatan itu dinyatakan dalam dialog publik bertema Pemilu Presiden Damai, Cegah Kekerasan," kata Ketua Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Eddy Syofian di Medan, Sumatera Utara, Minggu (6/7/2014) malam.
Dia menyebutkan dalam dialog itu hadir Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut (FKUB), Maratua Simanjuntak; Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Bahari Damanik; Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumut, Kolonel (Purn) Nurdin Sulistiyo.
Selain itu, hadir juga Ketua Forum Pelestarian Budaya (FPB) Sumut, Pandapotan Nasution; dan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Zulkarnaen Nasution.
"Karena sepakat Pilpres bebas intimidasi dan kekerasan, maka para tokoh meminta aparat TNI dan Polri tidak perlu ragu untuk menindak tegas para pelaku yang ingin melakukan kekerasan, gangguan di TPS, intimidasi dan provokasi kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilih," ujarnya.
Eddy Syofian menegaskan, meski ada kekhawatiran tetapi dia tetap optimistis Pilpres di Sumut akan berjalan aman, damai, dan lancar serta menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
Menurutnya, dalam Pilpres setidaknya ada empat potensi kerawanan yang harus disikapi bersama oleh seluruh kekuatan masyarakat.
Keempat potensi itu yakni pertama, masa tenang pada 6, 7 dan 8 Juli. Masa-masa itu harus dikawal, jangan sampai masa tenang berubah dengan provokasi, intimidasi dan serangan fajar.
Kedua, pada hari pencoblosan, cegah pihak-pihak yang ingin menggagalkan dan mengajak untuk golput dan antisipasi keributan saat penghitungan suara di TPS.
Ketiga, kerawanan muncul ketika proses perampungan hasil pengitungan suara dari TPS hingga KPU Pusat dan kemungkinan penolakan hasil dan perubahan hasil.
Terakhir adalah setelah pencoblosan, masing- masing pendukung pasangan calon dan parpol pengusung kemungkinan tidak siap kalah, sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi sosial di tengah masyarakat.
"Tokoh masyarakat dan agama yang punya peran sangat strategis untuk mengawal masyarakat agar terhindar dari bujuk rayu dan menahan diri dari segala bentuk provokasi diharapkan menjalankan fungsinya," terang Eddy Syofian.
Ketua FKUB Sumut, Maratua Simanjuntak, mengaku sudah meminta semua komponen tokoh agama di Sumut untuk mengingatkan umatnya masing-masing agar menggunakan hak pilihnya.
Memilih pemimpin, lanjut dia, merupakan kewajiban setiap pemeluk agama demi membimbing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.
(Tri Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
