
Donal menambahkan, ICW juga menyayangkan penunjukan politisi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Semestinya, kata dia, Jokowi bisa menunjuk seseorang untuk mengisi pos kementerian ini bukan dari kalangan partai politik
"Soal posisi Menkum HAM ini khawatir akan mengulang preseden (buruk) di zaman SBY yang orang partai ini tidak bagus dalam upaya penegakan hukum karena bakal ada banyak kepentingan. Berbeda jika dibandingkan dengan profesional dan praktisi hukum," tuturnya.
ICW menarik kesimpulan Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi ini bisa dikatakan warna-warni alias tidak sepenuhnya bersih. Mengingat tidak sepenuhnya menjalankan rekomendasi KPK terlepas dari hak prerogatif Presiden.
