DPR Minta Kemenhut & LH Pertahankan Pusat Pengelolaan Ekoregion
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, meminta Kementerian Lingkungan dan Kehutanan agar memprioritaskan peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Lingkungan. Sebab, pengelolaannya yang diserahkan kepada daerah itu bagian dari program otonomi daerah.
"Ini kan era otonomi daerah, yakni ada dekonsentrasi. Jadi kalau dulu sentralistik, saat ini tidak semuanya harus pusat, bahkan soal perizinan misalnya juga tidak perlu ada izin pusat, cukup daerah," kata Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (6/12/2014).
Dia juga mengkritik lambannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program dan struktur kerja. Viva menjelaskan, penggabungan dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja, tidak boleh ada yang diabaikan dari dua kementerian tersebut nantinya.
"Penggabungan ini jangan sampai menghilangkan tugas pokok dan dasar dari unsur-unsur di kementerian keduanya, karena sampai saat ini struktur kementerian belum selesai," jelasnya.
Kendati begitu dia mengungkapkan, peran PPE diperlukan, namun tetap menjalin koordinasi dengan pusat. Sebab selama ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang justru merusak lingkungan.
Sugeng mencontohkan semisal alih fungsi lahan, layanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa didelegasikan ke region.
(TB Ardi Januar)
