Dosen ilmu hukum Universitas Khairun, Ternate itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengelola hukum dengan baik.
"Ini merefleksikan presiden tidak memiliki sikap dasar dalam mengelola hukum, dan akibat ya kayak gini," sebut Margarito.
Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggunakan hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo memastikan, penggunaan hak angket akan berlangsung mulus kendati Partai Amanat Nasional (PAN) saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap hak angket. (PUT)
(Carolina Christina)