Rieke Nilai Jokowi Abai terhadap Jamkesmas
Hal yang sama wajib dipenuhi pemerintah untuk RS milik pemerintah di seluruh Indonesia, Puskesmas dan faskes lain milik pemerintah.
Berdasarkan UU Kesehatan wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk pelayanan rakyat (di luar gaji), 5% dari total APBN, 10% dari total APBD!
Segera lakukan pendataan penduduk nasional, nunggu sensus baru 2010, keluarkan Kepres, program tanpa data akurat penduduk omong kosong saja.
Sah-sah saja pencitraan dalam politik, tapi PENCITRAAN BERBASIS KINERJA, bukan sekedar kejar survei dan poling popularitas.
Masa kampanye telah usai, nyawa rakyat jangan dipertaruhkan, kesetiaan terhadap konstitusi sedang diuji, jadikan landasan berpijak putusan politik.
Menunggu revisi aturan jaminan kesehatan lama, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah, NYAWA RAKYAT JANGAN DIPERTARUHKAN!
Ditunggu terobosan Policy Presiden, aturan dibuat tegak lurus kebutuhan real rakyat sesuai konstitusi & UU, tidak perlu tunggu ramai di media sosial.
Menteri dan Kepala Badan hanya pembantu presiden. Menjalankan perintah presiden, yang tidak menjalankan berarti membangkang, mau dipertahankan?
