Penjelasan JK soal Dugaan Mark Up Proyek PLTU Indramayu
BANDUNG - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengapresiasi kinerja mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, yang dianggap telah berhasil melakukan pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
Hal tersebut diungkapkan JK saat menjadi saksi meringankan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan PLTU Batubara yang menyeret Yance, di Pengadilan Tipikor Bandung.
"Yance ini sangat berkontribusi besar. Contoh di Batang, Jateng, tiga tahun tidak selesai, maka akan menimbulkan masalah besar. Bahkan saya sebutkan dalam sebuah forum, Yance ini pelayanannya cepat," tutur JK, Senin (13/4/2015).
Bahkan, JK merasa bangga kepada kadernya tersebut karena mulai dari proses pembebasan lahan, Amdal, hingga pembangunan infrastruktur, dan keamanan bisa berjalan lancar, serta lebih cepat enam bulan dari target awal.
Saat ditanya oleh Majelis Hakim terkait harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pembebasan laahan yang diduga di mark up, JK mengungkapkan hal tersebut sah. Pasalnya sesuai dengan Keppres hal tersebut bisa dilakukan.
"Saya selalu sampaikan pembebasan itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Jangan dibawah harga NJOP. Jangan dirugkan. Bukan hanya PLTU saja, tapi juga berlaku untuk jalan tol. Itu prinsipnya," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, JK yang didatangkan sebagai saksi yang meringankan menegaskan, meski sama-sama di Partai Golkar namun untuk urusan PLTU dia memposisikaan diri sebagai Wakil Presiden dan Yance sebagai Bupati.
Usai memberikan kesaksiannya, JK beserta rombongan langsung meninggalkan ruang sidang dan langsung menuju ke Gedung Sate untuk bertemu Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung.
(Fiddy Anggriawan )
