Dosa-Dosa Sutiyoso versi Imparsial
JAKARTA - Direktur Eksekutif Imprasial, Poengky Indarti menilai penunjukan Letjen (Purn) Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dinilai politis dan terkesan transaksional.
Pongky mejelaskan kesan politis dan transaksional atas penunjukan Sutiyoso lantaran dirinya seorang salah satu ketua Partai yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden saat itu
"Penunjukan Jokowi terhadap Sutiyoso jelas sangat politis dan terkesan transaksional,"ucapnya di Kantor Imprasial, Jalan Tebet Utara II C No. 25 Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Sehingga dengan penunjukannya sangat tidak sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden lalu.
"Gak sesuai dengan janji Jokowi di masa awal (kamanye) gak akan bagi-bagi kekuasan," tuturnya.
Meski Imprasial menyadari bahwa penunjukan seorangan Kepala BIN sudah menjadi Hak Prerogratif Presiden, namun mesti dipertimbangkan penunjukannya yang memicu kontroversi di publik.
"Maka penting bagi presiden untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan serta penilaian publik terhadap calon-calon yang ada,"akunya.
Poengky juga menambahkan ketidaklayakan Sutiyoso menjadi Kepala BIN, dirinya memiliki dosa-dosa pelanggaran HAM dimasa lalu.
"Sutiyoso memiliki catatan buruk soal HAM, yakni Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1998 (kudatuli) di DPP PDIP, saat itu kasus besar yang gak mampu diatasi dengan baik, beliau juga diduga terlibat kasus penculikan Semanggi," ungkapnya.
Sutiyoso juga diduga memiliki peran atas pembunuhan Aktivis HAM Munir. "Terlibat pembunuhan kasus munir."Tambahnya.
Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, dirinya dikenal sering meratakan pemukiman warga. "Gubernur yang hobi menggusur, gak sesuai dengan Nawacita," tutupnya.
(Susi Fatimah)
