JAKARTA - Ribuan warga Malaysia melakukan unuk rasa agar Perdana Menteri (PM) Najib Razak mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan PM Najib dianggap telah melakukan tindak korupsi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan unjuk rasa di Negeri Jiran tidak akan sampai anarkis seperti peristiwa 1998. Saat itu mahasiswa Indonesia meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatan.
"Di sana akan damai-damai saja. Apanya dikhawatirkan. Malah bisa jadi tontonan. Demontrasi di sana tidak merusak," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengaku tidak akan ikut campur pada permasalahan yang dihadapi oleh Najib Razak, lantaran bukan ranahnya untuk mencampuri urusan negeri lain.
"Ya kita tunggu saja, ya itu masalah dalam negeri mereka," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, ribuan orang berkumpul di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, sejak Sabtu 29 Agustus 2015, untuk menggelar demonstrasi menuntut PM Najib Razak mundur dari jabatan.
Kepopuleran PM Malaysia itu berada dalam titik terendah sejak dikaitkan dengan skandal dugaan korupsi badan usaha 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB.
Sebuah laporan yang dilansir Wall Street Journal (WSJ) menyatakan PM Najib menerima uang senilai RM2,6 miliar atau sekira Rp9,3 triliun dari 1MDB yang tengah disorot karena mengalami kerugian. Tuduhan WSJ itu menimbulkan gejolak dalam perpolitikan Malaysia yang mengakibatkan reshuffle kabinet serta tuntutan PM Najib mundur.
Demonstran yang diperkirakan berjumlah lebih dari 5 ribu orang itu berkumpul dan meneriakkan slogan-slogan bersih yang merupakan nama gerakan prodemokrasi Malaysia. Kemudian mereka menyanyikan lagu kebangsaan serta membawa plakat yang berbunyi “Out, Najib, Out”.
(Fiddy Anggriawan )