Rentan Penyelewengan, DPR Minta Pemerintah Pilih Pendamping Desa yang Berkualitas
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk memilih orang-orang yang berkualitas untuk menjadi pendamping dana desa. Hal itu dinilai dapat mempermudah transparansi penggunaan dana senilai Rp127 triliun yang telah digelontorkan pemerintah dalam tiga tahun.
"Kalau pendamping desa dipilih lulusan terbaik itu benar-benar dana desa jadi yang terbaik. Jadi, misalnya dana desa kita segini, setiap di Kantor RW itu dipampangkan. Dengan begitu, transparansi pengawasan bukan cuma aparatur saja," kata Ali dalam diskusi Sindotrijaya bertajuk “Dana Desa untuk Siapa?” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017).
Politikus PKS ini juga menyarankan aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan dalam perangkat desa tidak harus berasal dari desa setempat. Jadi, ASN tersebut tidak mudah dikontrol oleh oknum-oknum kepala desa yang ingin menyelewengkan dana desa.
"ASN juga dipilih yang terbaik. Tidak harus warga setempat. Jadi orang bisa ke Sulawesi, orang Padang ke Jawa. Jadi kebinekaan kita lebih terasa," ujarnya.
(Baca Juga: Pembangunan dari Desa dengan Dana Desa, Ini Tiga Hal yang Perlu Diperhatikan)
Lebih lanjut, Mardani juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menginstruksikan jajarannya agar dana desa langsung masuk ke rekening desa. Pasalnya, setiap dana desa harus terlebih dahulu dikirim ke rekening keuangan pemerintah daerah dapat menimbulkan "cawe-cawean" antara oknum pejabat di kabupaten/kota.
"Ada satu yang tak kalah penting karena dana desa itu mampir ke rekening keuangan daerah. Jadi, ini kita minta hati-hati kalau kepala daerah itu kalau mau cawe-cawean. Harusnya ini ke rekening desa saja," ujarnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
