Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kutuk Aksi Pembantaian Etnis Rohingya, PMII Minta Dubes Myanmar Diusir dari Indonesia

Ulung Tranggana , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2017 |13:24 WIB
Kutuk Aksi Pembantaian Etnis Rohingya, PMII Minta Dubes Myanmar Diusir dari Indonesia
Ilustrasi warga rohingya (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengutuk keras aksi pembantaian dan pengusiran etnis rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Ketua Umum Pengurus besar PMII, Agus M herlambang menyatakan, atas nama kemanusiaan, tindakan keji di Myanmar harus dihentikan segera.

PMII kata Agus, meminta pemerintah segera melayangkan protes kepada pemerintahan Myanmar. Tak hanya itu saja, pemerintah perlu melakukan pengusiran kepada Dubes Myanmar yang ada di Indonesia.

 "Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melayangkan protes dan desakan pada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kebiadaban ini," tegas Agus, Sabtu (2/9/2017).

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Agus mengurai konflik etnis di Myanmar adalah yang terburuk di kawasan Asia sepanjang abad ini. PMII menganalisis penyebabnya yakni kebencian rasial dan juga kepentingan ekonomi.

 (Baca: Tragedi Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar, PBNU: Percuma Aung San Suu Kyi Raih Nobel Perdamaian)

“Masyarakat Rohingya, yang kebanyakan adalah keturunan Bangladesh, bukan cuma menjadi minoritas secara ras, akan tetapi perbedaan agama juga menjadi alat penguat perbedaan selanjutnya, minoritas muslim dalam komunitas mayoritas penganut Budha," urai Agus.

Kepentingan ekonomi yang dimaksud PMII yakni, Myanmar menjadi negara ketiga yang memiliki program eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dalam negeri setelah India dan Cina. Kebijakan itu tentu saja mengundang banyak kepentingan investor luar negeri. Terlebih hingga saat ini negara yang melakukan investasi di Myanmar lebih memilih sikap diam atas pembantaian massal itu.

“Dari dalam kepentingan ekonomi asing diperkuat dengan kekuatan rezim militer Myanmar. Military-economic interest, atau kepentingan ekonomi militer menjadi momok menakutkan dalam sejarah panjang konflik Myanmar," tambah Agus.

 (Baca juga: GP Ansor: Tragedi Rohingya Terjadi karena Konflik Geopolitik)

Dalam catatan PB PMII, sejak 2012 pembunuhan dan pengusiran masal terjadi. Terhitung 160 ribu warga Rohingya terusir dari tanah mereka dan mencari suaka ke beberapa negara tetangga seperti Indonesia, Bangladesh dan Thailand.

Merespons aksi pembantaian itu, PMII meminta pemerintah mewakili keresahan masyarakat Indonesia dengan berani menawarkan diri menjadi mediator untuk mencari solusi atas konflik etnis itu.

“Kami berharap pemerintah mau mewakili keresahan masyarakat Indonesia dan berani menawarkan diri menjadi mediator sebagai ruang pencarian solusi atas masalah yang tak kunjung henti ini," pungkasnya.

(Ulung Tranggana)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement