Golkar Harus Tunjuk Sosok Bersih dari Korupsi sebagai Ketua DPR
JAKARTA - Partai Golkar hingga saat ini masih belum menunjuk nama calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sejumlah nama pun mulai bermunculan, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Ali Munhanif menyampaikan, Golkar harus berani menunjuk kader yang bersih dari kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya sebagai calon ketua DPR sesuai semangat Munaslub agar keluar dari asumsi partai korupsi karena mantan Ketua Umumnya Setya Novanto dililit korupsi e-KTP.
"Partai Golkar sudah berikrar untuk menjadi partai bersih dan ingin bangkit mempersiapkan diri menghadapi pilkada dan pemilu 2019. Karena itu, kandidat ketua DPR yang diajukan mewakili Golkar sudah semestinya menampilkan citra bersih dan bangkit," kata Ali Munhanif saat dikonfirmasi, Kamis (28/12/2017).
(Baca Juga: Ditanya Bamsoet atau Agus Gumiwang Jadi Ketua DPR, Airlangga: Ada Lagi yang Lain?)
Ali Munhanif mengatakan, dari tiga tokoh yang bermunculan itu nama AGK dinilai paling tepat sebagai antitesa Setya Novanto. AGK tidak pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya, berbeda dengan Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
"Selain merupakan kader Golkar yang bersih, nama AGK juga akan memenuhi harapan publik, bahkan juga oleh faksi-faksi dalam Golkar," lanjutnya.
Dikatakan Ali Munhanif selain kasus Setya Novanto, Golkar juga menjadi salah satu partai sepakat dengan Hak Angket KPK di DPR dan itu bertentangan dengan semangat Munaslub. Sementara itu, AGK telah tegas mengatakan Golkar harus keluar dari Pansus Hak Angket meski harus bertentangan dengan sikap partainya.
"Sikap ini jelas, bahwa AGK hendak menerjemahkan komitmen Golkar menentang pelemahan KPK. Tidak ada legitimasi paling kuat, baik dari segi moral maupun strategis, kecuali AGK sebagai calon Ketua DPR," tegasnya.
(Baca Juga: Golkar Bahas Ketua DPR Pengganti Setya Novanto di Awal Januari 2018)
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, sosok yang akan ditunjuk menjadi ketua DPR adalah kader yang dinilai mampu mengangkat citra DPR. Penunjukan ketua DPR itu pada masa sidang berikutnya lantaran Golkar akan melakukan pembicaraan bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Kinerja DPR diharapkan bisa optimal lagi. Terutama legislasi dan yang lain. Tentu kita juga akan melihat pembahasan agenda-agenda DPR ke depan, terutama di tahun politik besok," kata Airlangga di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 Desember.
(Arief Setyadi )
