Belum Ada Usulan Nama dari Golkar, Rapat Paripurna Tak Bahas Pergantian Ketua DPR
JAKARTA - Mengawali tahun 2018, Selasa (9/1/2018) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membuka masa persidangan ke-III Tahun Sidang 2017-2018. Masalah pergantian Ketua DPR nampaknya belum akan dibahas pada rapat paripurna kali ini.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hingga pagi ini belum ada surat yang masuk ke meja pimpinan dari Partai Golkar terkait usulan nama calon Ketua DPR guna menggantikan Setya Novanto. Untuk itulah, sehabis rapat paripurna, pimpinan DPR tetap akan menggelar rapat pimpinan untuk menanyakan tindak lanjut dari masalah pergantian Ketua DPR ini.
(Baca Juga: Partai Golkar Diminta Segera Usulkan Pengganti Setya Novanto di Kursi Ketua DPR)
"Surat belum masuk sampai pagi ini dan tentu kami tetap akan rapat pimpinan nanti siang abis rapat paripurna untuk menyampaikan kembali pesan bahwa memang sebaiknya Ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di-Plt," jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).
Fahri khawatir bila kursi Ketua DPR terlalu lama kosong akan mengganggu kinerja DPR terutama di kursi pimpinan dalam membahas serta menyepakati berbagai persoalan.
"Karena akan banyak sekali hal-hal yang harus disepakati dan dibahas dengab komposisi kepemimpinan tentunya dipimpin oleh ketua DPR yang baru, Jadi kami akan rapim untuk itu," ucap Fahri.
Fahri menjelaskan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai Plt Ketua DPR akan menyampaikan pidato pembukaan masa sidang dalam rapat paripurna kali ini. Selain pidato, sejumlah surat yang masuk ke meja pimpinan juga akan dibacakan dalam rapat paripurna.
Namun, Fahri memperkirakan rapat paripurna akan berjalan cepat lantaran belum adanya surat dari Partai Golkar terkait usulan nama calon Ketua DPR. Bilapun surat tersebut sudah ada, pimpinan DPR akan bergerak cepat untuk menggelar rapat pimpinan dan dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Kalau ada surat pagi ini misalnya minta ketua DPR dilantik segera tentu kita prioritaskan yaitu dengan cara kita bikin rapim lalu mengundang Bamus setelah itu baru rapat paripurna dan mengundang Ketua MA untuj melantik Ketua DPR yang baru," tutur Fahri.
(Baca Juga: Demokrat Harapkan Ketua DPR Baru Punya Integritas, Kapabilitas, dan Leadership)
Diketahui Setya Novanto mundur dari posisi Ketua DPR setelah menjadi tersangka kasus e-KTP dan ditahan KPK. Partai Golkar pun berhak untuk mengusulkan nama penggantinya, namun surat usulan tersebut belum masuk ke meja pimpinan.
Sejumlah nama pun muncul untuk diusulkan jadi Ketua DPR, antara lain Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo serta Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.
(Fiddy Anggriawan )
