Sultan Kasepuhan Beberkan Kendala Cirebon Belum Bisa Jadi Provinsi
SOLO - Keinginan masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk menjadikan Cirebon menjadi provinsi sendiri masih terkendala banyak hal. Meski sebenarnya hal tersebut sangat dimungkinkan karena adanya Undang-Undang Otonomi Daerah.
Hal tersebut disampaikan langsung Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat.
Sayangnya, keinginan tersebut terkendala beberapa hal. Salah satunya terkendala syarat administrasi. "Karena jika ingin membentuk propinsi sendiri harus lima daerah bergabung dan ini belum ada. Baru tiga saja yang menyetujuinya," ucapnya, di sela festival Keraton Nusantara di Solo,Jawa Tengah, Sabtu (14/4/2018).
Tiga daerah yang sudah menandatangani kesepakatan Cirebon menjadi provinsi sendiri pisah dari Jawa Barat, ungkap Sultan, adalah Kodya Cirebon, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan Majalengka dan Kuningan sejauh ini belum menyetujui untuk bergabung.
Meski begitu, upaya agar Majalengka dan Kuningan bersedia bergabung dengan tiga kota lainnya untuk mewujudkan Cirebon menjadi provinsi, masih terus dilakukan pembahasan di masing-masing DPRD dan Pemda.
"Saat ini, pembahasan di DPRD dan Pemda belum selesai," ungkap orang nomor satu di Kasultanan Kasepuhan Cirebon ini.
Padahal, saat ini secara infrastruktur kota Cirebon, sedang mempersiapkan diri menjadi kawasan kota Metropolitan Cirebon Raya. Salah satunya dengan membangun Bandara Internasional Kertajati di Majalengka seluas 1800 hektare.
"Bandara Kertajati juga menjadi salah satu bandara besar di Indonesia dan akan segera selesai pembangunanannya. Insya Allah bulan Juni ini pembangunannya selesai," lanjutnya.
Dengan dibangunnya Bandara Internasional Kertajati, maka pembangunan infrastruktur lain sebagai sarana pendukung juga dibangun termasuk ekonomi kreatifnya.
Dan saat ini, wilayah Cirebon sudah cukup maju dan memenuhi persyaratan untuk menjadi provinsi. Kegiatan perekonomian terus mengalami kemajuan sepanjang waktu.
(Arief Setyadi )
