nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kartu Sehat Pemkot Bekasi Nunggak Rp200 Miliar, Sejumlah Masyarakat Ditolak Masuk RS

Wijayakusuma, Jurnalis · Rabu 26 Desember 2018 20:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 26 338 1996304 kartu-sehat-pemkot-bekasi-nunggak-rp200-miliar-sejumlah-masyarakat-ditolak-masuk-rs-IfMtj2CsN2.jpg

BEKASI - Program kartu Sehat berbasis NIK (KS-NIK) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, tengah di ujung tanduk. Pemkot dikabarkan menunggak sebesar Rp200miliar kepada puluhan rumah sakit (RS) swasta penyelenggara pelayanan kesehatan gratis bagi warga Bekasi tersebut.

Sejumlah warga Kota Bekasi bahkan dikabarkan telah mendapat penolakan oleh beberapa RS swasta yang menjadi penyelenggara KS. Kabar ini pun sontak dikaitkan dengan pembayaran KS yang belum dilunasi Pemkot.

Nasib para pemegang KS pun kini terombang-ambing akibat adanya penolakan sepihak beberapa RS swasta penyelenggara KS. Kondisi ini seolah menandakan layanan kesehatan gratis yang menjadi program unggulan Pemkot Bekasi itu, sedang di ujung tanduk.

Tak hanya pasien pemegang KS, sebanyak 36 pihak RS swasta yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) se-Kota Bekasi, juga memendam kekecewaan lantaran sikap Pemkot yang dinilai lalai terhadap kewajiban pembayaran, sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

"Masalah tunggakan itu perkara hak dan kewajiban yang tertuang dalam PKS 2018 dan masing masing berkomitmen patuh terhadap PKS tersebut. Dan sangat manusiawi rasa kecewa muncul kalau ada komitmen yang tidak sesuai perjanjian. Apalagi bisa berimbas pada gaji karyawan dokter yang notabene juga sebagian besar masyarakat Kota Bekasi," kata Ketua ARSSI, dr Irwan Heriyanto kepada Okezone, Rabu (26/12/2018).

Irwan menyebutkan, akibat permasalahan ini, pihak-pihak RS swasta penyelenggara KS kerap mendapat kesulitan dalam hal pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan dasar RS dan terutama pasien yang membutuhkan.

"Selain dari kebutuhan dasar RS untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mungkin bisa terwujud jika stok obat saja kami sudah sangat sulit," ujarnya.

Ia mengaku, ARSSI hingga saat ini masih menunggu itikad baik dan berharap Pemkot dapat segera menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan KS yang tercatat sejak Juni-September 2018.

"Kalau masalah pencairan klaim itu perkara lain, yaitu kewajiban Pemkot terhadap PKS 2018 dimana RS sudah menyelesaikan tugasnya untuk melayani KS pada periode PKS 2018. Dan Pemkot sesuai PKS wajib menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Anggota ARSSI tetap menunggu kejelasan pelunasan atau solusi terbaiknya Pemkot," ujarnya.

Disamping itu, Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga saat ini pun diketahui belum melakukan perpanjangan PKS dengan pihak-pihak RS swasta penyelenggara KS, yang sedianya akan berakhir di penghujung tahun 2018. Ketidakpastian inilah yang kemudian memicu ARSSI untuk menghentikan layanan KS di tahun 2019.

"Pada prinsipnya ARSSI mendukung program Pemkot Bekasi. Tapi kan untuk 2019 belum ada PKS nya, lalu bagaimana RS bisa menerima kerjasamanya? Jadi kami tidak tahu kelanjutannya seperti apa," tegas Irwan.

Jikalau pun Pemkot berniat melanjutkan kerjasama di 2019, ia ingin agar dilakukan evaluasi terkait aturan dan regulasi yang tertuang di dalam PKS.

"Ya tentu saja (ada evaluasi). Perkara PKS kami menunggu penawarannya dan tentunya harus dikaji lebih dalam konten PKS tersebut. Wajar jika ada evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan untuk kebaikan bersama," tandasnya.

Temuan Kelemahan Kartu Sehat

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Choiruman J Putro menyampaikan, Pemkot Bekasi telah diperingatkan terkait temuan BPK perwakilan Jawa Barat terhadap keuangan daerah Kota Bekasi TA 2017.

"Ditemukan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyelenggaraan KS, yaitu pada aspek pengendalian pembiayaan, karena ketiadaan sistem kendali pembatasan biaya pengobatan dalam penggunaan KS," ujarnya.

Sumber penganggaran KS sendiri pada APBD 2018 Murni disebutkan terbagi menjadi dua, yakni pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi di Dinas Kesehatan sebesar Rp115miliar, dan pelayanan KS di RSUD Kota Bekasi sebesar Rp55miliar. Total keseluruhan Rp170miliar.

"Sementara pada pembahasan APBD Perubahan 2018 ada usulan pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp145,7miliar, untuk Dinkes Rp124,7miliar dan RSUD Rp21miliar. Jadi total kebutuhan KS membengkak Rp315,7miliar. Namun saat pembahasan APBD Perubahan 2018, belum terverifikasi secara definitif berapa sesungguhnya kebutuhan KS hingga Desember 2018," jelasnya.

Terkait permasalahan ini, pihaknya meminta Pemkot agar memprioritaskan pelunasan dalam Perwal tentang penjabaran Perubahan Parsial APBD 2018. Karena ini tak hanya menyangkut kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar, tapi sekaligus menjaga kredibilitas Pemkot Bekasi.

"Tahun 2019 pelaksanaan KS akan terbentur dengan dinding kebijakan Pemerintah Pusat tentang kewajiban mengintegrasikan seluruh Jamkesda ke JKN-KIS, menuju UHC (Universal Health Coverage) minimal 95 persen di seluruh Indonesia, per 1 Januari 2019," pungkasnya.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi terkait permasalahan ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bekasi masih enggan menjawab dan memilih bungkam.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini