JAKARTA - Partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mulai kasak-kusuk agar kadernya dipilih menjadi menteri dalam pemerintahan mendatang. Salah satu contohnya, Partai NasDem yang meminta 11 orang, PKB 10 orang, lalu yang terbaru PPP 9 orang.
Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai sikap yang ditunjukkan elite politik itu sangat tidak etis. Hal tersebut mengindikasikan betapa kuatnya pola transaksional pragmatis di lapisan elit politik Indonesia saat ini.
"Permintaan jumlah kursi menteri dari Partai NasDem, PKB maupun PPP mengindikasikan secara politik betapa kuatnya pola transaksional pragmatis di lapisan elit politik Indonesia saat ini," kata pria yang karib disapa Ubed kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).
Baca Juga: TKN: Tak Perlu Ada Dikotomi Calon Menteri dari Parpol dengan Profesional
Menurut dia, seharusnya sebagai elite politik itu memberi pelajaran ke masyarakat kalau berpolitik itu harus secara santun dan tidak vulgar. Sebab, pemilihan kursi menteri itu merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.