JAKARTA – Sejumlah parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) beramai-ramai mulai mengajukan nama calon menteri. Bahkan, mereka tidak canggung untuk menyebut jumlah kursi yang diminta.
Seperti NasDem yang meminta 11 kursi di pemerintahan Jokowi ke depan, begitu juga dengan PKB dengan menyebut 10 jatah kursi. Belakangan PPP tak mau kalah dengan meminta jatah 9 kursi menteri.
Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, tidak mau menganggap serius terkait apa yang menjadi permintaan parpol tersebut. Namun, hal itu boleh saja dilakukan sebab pada akhirnya yang akan menentukan adalah Jokowi selaku presiden.
"Menurutku itu hanya asal bunyi aja itu jumlah-jumlah itu. Menurutku ndak apa-apa yang sudah bekerja, minta (jatah menteri-red) boleh. Tapi, yang menentukan kan Pak Jokowi," ujar Eva kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).

Eva mengatakan, Jokowi telah menyampaikan jumlah kementerian untuk parpol mengikuti asas proporsionalitas. Artinya, mengikuti perolehan kursi terbanyak di DPR. Namun, sejauh ini Jokowi belum menentukan berapa jumlah kabinetnya ke depan.
"Nah kalau kemudian minta sekian orang sekian ini kan gara-gara kepancing karena Pak Jokowi sendiri belum menentukan berapa susunan kabinetnya seperti apa, jumlahnya berapa. Itu kan belum ada," ucapnya.
Baca Juga : Pola Parpol Minta Jatah Menteri ke Jokowi Transaksional Pragmatis
Karena itu, Eva meminta parpol menahan diri dan bersabar menunggu keputusan presiden. "Kalau kita konsisten dengan hak prerogratif presiden maka ya kita ikuti saja berapanya, di mananya, siapa dapat apa, ya sesuai dengan maunya Pak Presiden. Jadi, tinggal tunggu saja," tuturnya.
Baca Juga : TKN: Tak Perlu Ada Dikotomi Calon Menteri dari Parpol dengan Profesional
(Erha Aprili Ramadhoni)