Uji RUU Wilayah Negara, DPD Dorong Kesejahteraan Wilayah Perbatasan dan Kedaulatan NKRI
MANADO - DPD RI mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara. Dalam pandangan DPD, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, meskipun sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaulatan negara.
Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa pemerintah sekarang memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Indonesia Timur dan wilayah-wilayah perbatasan, baik laut maupun darat.
“Ini harus kita sambut dengan memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang lebih kuat nantinya” tegas Benny dalam sambutannya dalam Uji Sahih RUU Wilayah Negara di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado.
Luasnya wilayah Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia, kata dia mendatangkan berkah sekaligus ancaman. Ancaman yang kerap dan masih menjadi pekerjaan besar, terutama pemerintah adalah menjaga teritori wilayah perbatasan kita dari maraknya aktivitas penyelundupan, perompakan, kejahatan trans-nasional, penangkapan ikan ilegal, terorisme, narkoba dan lain sebagainya.
“Oleh karenanya, menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanah pembukaan UUD NRI 1945, ungkap anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Utara tersebut.
