Soal GBHN, Mendagri Pastikan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut proses pemilihan presiden (Pilpres) akan tetap berada di tangan rakyat dengan melalui proses Pemilu langsung. Wacana penghidupan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak akan dapat mempengaruhi Pilpres yang dipilih rakyat.
"Tidak ada (mempengaruhi Pilpres oleh rakyat), aspek pemilihan tetap di rakyat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca Juga: JK: GBHN Bagus, Asal Tak Ubah Sistem Tata Negara
Menurut dia, penghidupan kembali GBHN agar negara mempunyai perencanaan jangka panjang. Meski demikian, MPR tetap tidak akan lagi mempunyai kewenangan dalam memilih Kepala Negara.
"MPR kan lembaga yang melantik presiden dan wakil presiden. Apabila ada presiden dan wapres berhalangan tetap, yang mengangkat kan MPR, tidak diberi lagi," ucap Tjahjo.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menilai GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman bagi pemerintah era reformasi menjalankan program pembangunan di Tanah Air.
Menurut dia, negara harus perencanaan jangka panjang agar Presiden tak hanya menepati janji lima tahun dalam menjalankan pemerintahannya.
"Saya kira negara secara komprehensif ya, harus punya perencanaan jangka panjang. Mulai dari zaman Bung Karno, Pak Harto dengan repelitanya. Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang Presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 tahunan atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," tuturnya, kemarin.
