Muhammadiyah Nilai Amandemen Terbatas UUD 1945 dan GBHN Sangat Penting
JAKARTA – Muhammadiyah menilai amandemen terbatas UUD 1945 terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dilakukan. Sebab GBHN dinilai sangat penting untuk mengawal perjalanan bangsa siapa pun presidennya.
“Amandemen terbatas terkait GBHN sangat penting agar perjalanan bangsa lebih terarah, siapapun presiden dan pemerintah yang berkuasa,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti kepada Okezone, Kamis (22/8/2019).
Mu’ti berujar, sejak Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Persyarikatan sudah mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945. Sementara itu dalam rumusan Indonesia Berkemajuan, Muhammadiyah mengusulkan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara seperti halnya GBHN.
“Muhammadiyah melihat adanya gejala distorsi dan disorientasi perjalanan bangsa,” jelasnya.
Selain itu, Muhammadiyah juga memandang perlunya lembaga tertinggi negara. Karena itu, institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat diperkuat kembali peranannya. “Komposisi MPR juga perlu dirubah agar lebih merepresentasikan semua elemen masyarakat dan kelompok di Indonesia,” tutur Mu’ti.
