Menanti Langkah Konkret Pemerintah Redakan Konflik Papua
Wiranto berulang kali menegaskan, akses internet di Papua akan kembali dibuka jika situasi sudah kondusif. "Pasti dibuka. Kalau sudah damai, untuk apa kita blocking medsos dan internet," katanya, pada 1 September 2019.
Dengan situasi di Papua yang semakin kondusif, per hari ini pemerintah akan mencabut pemblokiran internet di Papua secara bertahap. "Besok mudah-mudahan sudah ada daftar (kabupaten/kota yang layanan internetnya dibuka)," kata Menkominfo Rudiantara, pada Selasa (3/9/2019) malam.
Dugaan Keterlibatan Asing
Konflik berkepanjangan di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus 2019 lalu diduga ada keterlibatan pihak asing. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan kelompok perusuh di Papua melibatkan pihak asing dalam beberapa aksi di Papua.
"Kami sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional ya. Jadi kami harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Tito pada Minggu (1/9/2019).
Polri pun berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan intelijen untuk mengungkap peran pihak ketiga dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Polri kemudian menyatakan tokoh separatis Papua, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menjadi salah satu pihak asing yang "bermain" sebagai provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ia disebut melakukan provokasi lewat konten yang disebar di medsos.
"Mem-posting konten-konten provokatif baik berupa foto, video dan narasi yang tidak benar," ujar Brigjen Dedi Prasetyo.
Wiranto menyebut aktivitas Benny Wenda ke luar negeri sangat tinggi. Benny disebut menghasut serta memberikan informasi palsu dan provokasi ke luar negeri, seakan-akan pemerintah menelantarkan Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, pemerintah mengambil kebijakan membatasi akses warga negara asing (WNA) ke Papua. Hal ini menyusul dideportasinya 4 WNA asal Australia karena ikut demo menuntut Papua merdeka. "Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
