Paripurna MPR Sepakati Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Baru
JAKARTA – Sidang paripurna perdana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019–2024 menyepakati pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) baru. Pembentukan tersebut merupakan hasil rekomendasi keanggotaan MPR periode sebelumnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan anggota periode sebelumnya telah menyampaikan memori jabatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode saat ini.
Baca juga: Bamsoet Jadi Ketua MPR, Raihan Golkar Pertama Kali Pasca-Reformasi
"Kita masih menyisakan satu agenda penting, yaitu pembentukan badan-badan," ujar Bamsoet –sapaan akrabnya– dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2019 malam, seperti dinukil dari iNews.id.
Dia menuturkan, AKD baru yaitu Badan Sosialisasi yang merupakan alat kelengkapan MPR untuk melaksanakan tugas menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR.
Baca juga: Usai Dilantik Jadi Ketua MPR, Bamsoet Langsung Tancap Gas
Kemudian, lanjut Bamsoet, Badan Pengkajian yang merupakan alat kelengkapan MPR untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaan dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.
Ia menerangkan, Badan Pengkajian juga merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika masyarakat serta meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari 1960–2002.
