Berkaca Konflik Natuna, Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Harus Dimaksimalkan
JAKARTA - Komisi I DPR RI menyatakan bahwa pembangunan infrastuktur pertahanan Indonesia harus dimaksimalkan jika berkaca dari kasus masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain menuntut infrastruktur yang juga harus dibangun maksimal.
"Kapasitas APBN kita kalau dimaksumalkan untuk membangun infrastruktur pertahanan, itu cukup," kata Willy saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020 malam.
Namun, kata Willy, akan banyak alokasi lainnya yang akan terpotong. Menurutnya, hal itu bakal memunculkan persepsi dan opini publik yang beragam.
"Nanti media dan masyarakat sipil juga akan ribut kalau APBN diarahkan ke anggaran pertahanan terlalu besar. Satu persatu kita selesaikan tanpa harus banyak yang dikorbankan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard memasuki perairan Natuna untuk melaut secara ilegal. Negeri Tirai Bambu itu ngotot tidak mengakui ZEE Indonesia di wilayah tersebut.
Pemerintah telah menebalkan pasukan di Laut Natuna. Selain itu, pemerintah juga akan mengirimkan ratusan nelayan di sana guna menunjukkan bahwa negara hadir menjaga kedaulatan NKRI.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
