Berperang Melawan Corona, PHK dan Kemiskinan
PANDEMI Covid-19 memukul Indonesia. Pemerintah tidak hanya berperang melawan Covid-19 dan mencari cara menekan sekecil mungkin korban, tapi juga harus putar otak mengatasi jutaan pengangguran baru dan meningkatnya angka kemiskinan. Jika masalah ini tak diatasi, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis ekonomi.
Tim Pakar Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Dr Beta Yulianita Gitaharie mengatakan, data terbaru dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), ada 6 juta orang yang bekerja di sektor formal terkena PHK.
Beta mengatakan, ada masyarakat yang harus bekerja di rumah atau work from home (WFH), tapi perusahaannya masih mampu menggaji. Namun, tak semua orang punya keberuntungan yang sama. Banyak perusahaan yang tak punya income security dengan terpaksa melakukan PHK.
PHK besar-besaran inilah yang membuat Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial yang dilakukan. Warga berusia 45 tahun ke bawah diizinkan bekerja, di tengah aturan PSBB yang tengah berjalan.
Rentang usia tersebut dinilai minim risiko kematian jika terpapar virus corona. Kelompok muda disebut punya fisik sehat, punya mobilitas tinggi dan belum tentu sakit saat terpapar.
"Kelompok ini kita beri ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi lagi," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin 11 Mei 2020.
Pemerintah, kata Doni, berusaha agar usaha penanganan corona yang dilakukan sekaligus tidak membawa dampak kehilangan pekerjaan. Untuk itulah, dia menekankan pentingnya menaati aturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan.
Upaya Pemerintah
Guna mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, Pemerintah akan memberikan stimulus bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK.
Kedua, Jokowi memberikan keringatan kepada 56 juta pekerja formal. Keringanan itu seperti insentif pajak, relaksasi iuran BPJS hingga keringanan dalam pembayaran kredit.
Ketiga, Jokowi meminta agar pekerja sektor informal diberikan stimulus dalam program jaring pengaman sosial. Jokowi mengatakan, terdapat 70,5 juta orang yang bekerja di sektor ini.
"Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat mapun daerah," kata Jokowi, Kamis 30 April 2020.
Kepala Negara mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan dana sekira Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dana tersebut diberikan agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
Keempat, Jokowi memprioritaskan pemberian karu Prakerja bagi para korban PHK. Program ini akan memberikan insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
Namun, program ini dinilai kurang tepat di tengah masa-masa genting seperti ini. Korban PHK dinilai lebih membutuhkan bantuan yang diberikan langsung, ketimbang melalui sistem pelatihan.
Baca juga: Siapkah Indonesia Hadapi Krisis Global Imbas Pandemi Corona?
Mohammad Faisal Ekonom CORE menilai, instrumen yang terdapat di dalam Program Prakerja tidak relevan dengan kebutuhan korban PHK. "Misalnya komponen biaya survei, itu tidak relevan. Semestinya diubah, gunakan komponen itu untuk membantu misalkan langsung kepada bantuan uang untuk korban PHK," ujarnya kepada Okezone, Rabu 22 April 2020.
Dia menegaskan, pengangguran saat ini, terutama yang berasal dari korban PHK bukan karena kurangnya keahlian di bidang pekerjaan. Pemerintah semestinya melakukan penyesuaian dengan melakukan evaluasi. Dia merekomendasikan agar mengubah anggaran yang terkandung dalam program Prakerja sesuai dengan kebutuhan korban PHK.
Apalagi, anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp20 triliun. di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.
Angka 5,6 triliun untuk biaya pelatihan tak kalah jadi polemik. Bagaimana tidak, uang Rp1 juta bagi setiap pemegang karu Prakerja harus digunakan untuk membeli materi pelatihan yang dinilai sudah banyak tersedia di Youtube.
Kelima, Jokowi meminta Kementerian Desa, PUPR, BUMN dan kementerian lainnya memperbanyak program padat karya tunai. Program ini harus dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Sehingga penyerapan tenaga kerja banyak di situ," kata Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tedampak virus corona. Apalagi banyak pekerja khususnya yang di sektor informal mulai di PHK dan dirumahkan satu persatu.
"Kita ingin melaksanakan mempercepatan padat karya tunai. Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low teknologi tapi padat karya di pedesaan. Untuk mempertahankan daya beli di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa," ujarnya, Senin 13 Mei 2020.
Biasanya program padat karya tunai ini melibatkan sekitar 70-80 orang. Karena adanya virus corona, program padat karya akan dibagi kedalam dua kelompok yang mana setiap kelompoknya berisi 35-40 orang.
Setiap kelompok nantinya akan dibagi pengerjaannya setiap semingu sekali. Karena dibagi ke dalam dua kelompok, maka waktu pengerjaannya juga akan diperpanjang dari yang biasannya 2 bulan menjadi 3 bulan.
Keenam, Jokowi meminta pekerja migran diberi perlindungan, baik yang sudah pulang ke Tanah Air maupun yang masih berada di luar negeri.
"Sehingga mereka betul-betuk pada posisi tetap terlindungi dan kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako kepada pekerja yang ada di Malaysia dan saya minta ini agar diterus teruskan," ujar Jokowi.
Harus Tepat Sasaran
Eekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, untuk mengatasi masalah PHK, pemerintah perlu melakukan refocusing dari anggaran-anggaran stimulus, khususnya Kartu Prakerja.
Menurut Bhima, seharusnya tidak usah perlu ada pelatihan online di tengah kondisi krisis. “Jadi diubah 100 persen menjadi bantuan langsung tunai yang diberikan kepada para korban PHK. Sebenarnya idealnya sekitar Rp5,6 juta per orang yang di-PHK selama tiga bulan. Total selama tiga bulan itu Rp5,6 juta,” kata Bhima kepada Okezone, Rabu (13/5/2020).
Uang Rp5,6 juta tersebut, kata Bhima langsung ditransfer ke korban PHK, dengan pencocokan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang miskin harus cepat dan efektif. Juga harus menghindari ego sektoral dengan pemerintah daerah.
“Yang terakhir mungkin sudah waktunya pemerintah untuk menurunkan segera harga BBM, tarif dasar listrik, sehingga bisa membantu daya beli masyarakat,” ucapnya.
Reporter: Harits Tryan Achmad dan Fakhrizal Fakhri
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
