Palembang dan Prabumulih Baru Terapkan PSBB H+2 Lebaran
PALEMBANG - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan Prabumulih baru diterapkan maksimal H+2 Lebaran atau 26 Mei 2020. Meski sudah disetujui Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus, namun penerapan baru dapat dilaksanakan pada tanggal tersebut.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan berdasarkan rapat bersama kedua pemerintah daerah itu maka estimasi PSBB di Palembang dan Prabumulih baru dapat diberlakukan pada H+2 Lebaran.
"Ya, berdasarkan perhitungannya PSBB baru bisa (diterapkan) pada H+2 Lebaran. Sebab ada spare waktu untuk menyusun peraturan wali kota dan masa sosialisasi sebelum benar-benar diberlakukan," katanya, Rabu (13/5/2020).
Dikatakan Deru, memberikan tenggat waktu maksimal satu minggu kepada Wali Kota Palembang, Harnojoyo dan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya untuk menyusun draf Perwali agar nantinya dievaluasi bersama dan disetujui.
"Setelah Perwali disetujui maka ada masa sosialisasi ke masyarakat selama 4-5 hari. Lalu baru bisa diterapkan efektif termasuk pemberlakukan sanksi," katanya.
Deru juga menjelaskan, pada dasarnya kedua kota itu sudah siap menjalankan PSBB, hanya saja butuh produk yuridisnya, yakni aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama baik dari Pemda, pengusaha, tokoh agama, dan lainnya. Dengan begitu saat PSBB diterapkan maka akan dapat diterima masyarakat tanpa harus banyak pelanggaran.
"Dalam aturannya nanti tentu akan bermuara pada pasal-pasal terkait penegakan hukum, baik itu berupa denda maupun ancaman tindak pidana ringan (tipiring)," katanya.
Adapun aturan yang disusun nantinya juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap personil yang bertugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP.
Kemudian juga, poin lainnya yakni terkait masalah ketahanan pangan. Maka dari itu Pemda diharapkan dapat membuka data secara transparan. Dengan begitu Pemprov nantinya dapat menyangga jika nantinya ada di antara dua daerah tersebut yang mengalami masalah dalam anggaran.
"Intinya harus dipersiapkan dengan matang. Apalagi kita ketahui dengan pemberlakuan PSBB akan berdampak juga pada penerimaan daerah," katanya.
Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan terkait jaring pengaman Pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp54 miliar. Menurutnya ada 148 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19, tetapi dari jumlah itu 95 ribu di antaranya sudah tercover PKH.
"Jumlah yang di luar PKH itu akan ditanggung oleh APBD Palembang," katanya. (Era Neizma Wedya-Sindotv)
(Ahmad Luthfi)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
