YLKI Tolak Mal Dibuka 5 Juni, Ini Alasannya
JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pemerintah membuka kembali mal di Jakarta pada 5 Juni 2020. Penyebaran wabah Covid-19 masih berlangsung dan belum mampu dikendalikan.
"Saya kira ini kebijakan yang terlalu dini. Sehingga YLKI menolak rencana pembukaan mal pada tanggal tersebut. Mengapa? Karena pada 5 Juni estimasinya masih belum aman untuk pengendalian Covid-19. Relaksasinya pembukaan mal bisa dilakukan kalau kurva Covid-19 menurun dan landai, terutama di Jakarta," kata Tulus dilansir Okezone melalui akun Youtube miliknya, Selasa (26/5/2020).
Tulus meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rencana pemerintah yang ingin menerapkan new normal dengan membuka kembali pusat perbelanjaan di Ibu Kota.
"Kalau kurvanya belum landai dan pemerintah membuka mal di mana pun berada khususnya di Jakarta, maka Gubernur DKI harus menolak rencana itu," ujarnya.
Tulus juga meminta pemerintah tak membuka mal saat masih diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan PSBB harus dipatuhi guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Kalau PSBB masih diberlakukan maka harus mengikuti standar PSBB. Jangan coba-coba membuka mal atau tempat lain kalau wilayah itu masih zona merah. YLKI mengimbau jangan dibuka mal sampai betul-betul aman dan PSBB masih diberlakukan," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa bila mal kembali dibuka maka berpotensi menjadi kluster penularan baru virus corona. Selain itu, pembukaan mal akan mengakibatkan banyaknya pelanggaran lantaran sulitnya menerapkan protokoler kesehatan.
"Inilah yang harus diberikan sanksi tegas kepada pihak malnya karena tidak bisa menerapkan protokoler kesehatan. Karena ini akan sulit pengawasannya walaupun diimbau dan diwajibkan. Faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi untuk pelanggarannya sangat besar," lanjutnya.
"Saya minta pemerintah untuk tidak gegabah atau terlalu dini untuk membuka mal dan tempat khusus yang berpotensi menjadi tempat kluster penularan baru. Pemerintah harus menempatkan penanganan Covid sebagai panglima, bukan ekonomi sebagai panglima karena masalah Covid-19 ini yang harus diselesaikan lebih dulu," pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
