Pasar & KRL Dijaga Ketat, Pakar Kesehatan Nilai Kurang Efektif Cegah Corona
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta akan mengawasi secara ketat terhadap pasar dan KRL yang berpotensi menjadi pusat penyebaran virus corona atau Covid-19. Pengawasan dilakukan dengan mengerahkan anggota TNI-Polri.
Menanggapi kebijakan tersebut, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai bahwa tidak akan efektif. Menurutnya kebijakan tersebut tidak akan bertahan lama.
"Melibatkan peran TNI-Polri dalam penjagaan lokasi tertentu itu tidak akan bertahan lama, itu sama halnya dengan ceremony atau upacara artificial jadi tidak dari kesadaran masyarakat melainkan penegakan. Nah, penegakan ini kan sangat reaktif," kata Hermawan kepada Okezone, Kamis (2/7/2020).
Hermawan mengungkapkan, strategi yang paling ampuh agar dapat dipatuhi masyarakat dengan memberikan pendekatan secara humanis, persuasif serta melibatkan kesadaran masyarakat itu sendiri.
Seharusnya kata Hermawan, Pemprov DKI Jakarta sudah memperhitungkan bahwa pasar dan KRL bisa menjadi pusat penyebaran, dengan begitu sudah ada perencanaan yang matang agar mengantisipasi penyebaran kasus.
"Kalau kita ingin mengatasi maslah sifatnya jangan serta merta melainkan adanya tahapan. Nah, pengendalian pasar ini kan bukan hal baru yang seharusnya sudah dilakukan sejak dua tiga bulan yang lalu di kala kasus mulai merebak di area perbelanjaan," bebernya.
"Oleh karena itu, tidak bisa menyelesaikan masalah itu ketika sudah ada api main siram dengan air tetapi memang harus lihat sumber apinya dalam menyelesaikan bara itu sendiri secara pelan-pelan tetapi memastikan agar tidak terjadi penyebaran yang lebih meluas," sambungnya.
Ia khawatir dengan adanya pelibatan TNI-Polri yang ketat mengawasi aktivitas masyarakat di pasar maupun KRL justru dapat menimbulkan masalah lain. "Jadi ya boleh boleh saja ada TNI-Polri tapi ini justru bisa jadi menimbulkan keresahan baru di masyarakat," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies menyampaikan pengetatan terhadap pasar dan KRL dilakukan saat mengumumkan masa PSBB transisi yang akan dilanjutkan selama 14 hari ke depan.
"Pasar yang dikelola Pemprov lewat PD Pasar Jaya adalah 155, dan ada 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas, bukan dikelola Pasar Jaya tapi beroperasi di kawasan masyarakat. Jadi total ada 300-an pasar, 300 pasar ini akan diawasi ketat," ungkap Anies saat konferensi pers.
Pengetatan dilakukan di KRL nantinya jajaran TNI-Polri, bersama dengan Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pihak PT KCI untuk melakukan pemantauan di KRL.
"Jadi, dua ini selama 14 hari ke depan akan jadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelola maupun pengunjungnya," bebernya.
(Arief Setyadi )
