JAKARTA - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai kebijakan ganjil genap kurang tepat untuk dilaksanakan. Sebab, angka penyebaran kasus virus corona masih tinggi, sehingga kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kasus baru.
"Hemat saya memang tidak tepat ganjil genap dibuka saat ini, memang transportasi umum juga masih sangat berisiko," kata Hermawan saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (1/8/2020).
Baca Juga: Kasus Positif Corona Bertambah 2.040, Jakarta Jadi Penyumbang Terbanyak dengan 430
Hermawan memahami langkah tersebut diambil untuk mengurai kendaraan di Ibu Kota yang saat ini sudah mulai kembali macet. Namun, seharusnya bukan membuat kebijakan ganjil genap melainkan membatasi kegiatan perkantoran.
"Harusnya ada pembatasan pada aspek pekerjaan, itulah makna PSBB Transisi, kalau (perkantoran) dibuka semua seolah-olah tanpa makna jadinya," kata Hermawan.
Apalagi saat ini, kata dia klaster perkantoran sudah mulai terjadi di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta harus berhati-hati terhadap peningkatan kasus.
"Angka akan naik terus, jadi belum ada tanda kebijakan yang betul bisa mengembalikan kondisi DKI seperti semula karena kasusnya belum terkontrol virus corona masih melanda," tandasnya.
Baca Juga: Anies Akan Umumkan Perusahaan Pelanggar Protokol Kesehatan
Pemprov DKI Jakarta rencananya akan kembali menerapkan ganjil genap pada 3 Agustus 2020. Adapun alasan kembali diterapkannya, yakni karena volume lalu lintas pada masa PSBB Transisi sudah melampaui kondisi normal.
(Arief Setyadi )