KPK Minta Keberhasilan Kepala Daerah Diukur dari Penyerapan Anggaran Bansos
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata meminta agar skala tinggi-rendahnya angka penerima bantuan sosial (bansos), jadi tolak ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Sehingga, seorang kepala daerah dianggap berhasil mengelola wilayahnya jika angka penerima bansosnya menurun.
Dengan kata lain, daerah yang alokasi bansosnya paling minim, menandakan masyarakat di daerah tersebut sudah sejahtera. Pun demikian sebaliknya, jika penyerapan alokasi bansosnya masih tinggi, menandakan seorang kepala daerah gagal menekan angka kemiskinan di daerahnya.
Namun, tolak ukur keberhasilan kepala daerah tersebut baru bisa dijadikan acuan jika data penerima bansos dan subsidi di setiap daerah sudah akurat, dan diperbaharui secara berkala. Sehingga, kedepannya keberhasilan kepala daerah bukan hanya diukur dari opini audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," kata Alexander Marwata saat menjadi penanggap dalam diskusi 'Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah' dalam rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar secara virtual, Rabu (26/8/2020).
