Gubernur Jatim Minta Pemda Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Sabtu 12 September 2020 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 12 519 2276562 gubernur-jatim-minta-pemda-atur-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19-D8LFaXM3k2.jpg Gubernur Jawa Timur, Khofifah (foto: Okezone.com)

KOTA BATU – Pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 disebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjadi hal penting. Ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. Terlebih Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat melalui Inpres Nomor 6 tahun 2020 yang bisa memberikan hukuman kepada warga yang tak patuh

“Maka saya mohon ke bupati walikota, yang belum mengeluarkan Perda ini Pak Mendagri memberikan arahan sebaiknya ada perda,” ujar Khofifah saat memberikan arahan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Batu.

 Korban Covid-19

Namun bila legislatifnya masih reses, lanjut Khofifah, para kepala daerah bisa membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur sanksi penerapan pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Tetapi kalau tidak bisa disiapkan karena mungkin DPRD reses, bisa disiapkan perbup atau perwali,” ucapnya.

Mantan menteri sosial ini menegaskan, bila Pemprov telah mengeluarkan Perda Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Perubahan dari Perda 1 Nomor 2019 tentang ketentraman, ketertiban umum masyarakat kita revisi menjadi Perda 2 Nomor 2020, sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020, kita break down ke Pergub Nomor 53 tahun 2020,” terangnya.

“Perda Nomor 2 tahun 2020 ini dilakukan perubahan revisi dari hal – hal yang terkait keamanan masyarakat, membangun ketertiban umum yang lebih secure. Maka dimasukkanlah disini pada konten yang terkait dengan kesehatan, sampai dengan sanksi bagi mereka yang membahayakan kesehatan orang lain,” paparnya.

Maka Khofifah menegaskan, penegakan hukum diperlukan untuk memberi efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Maka law enforcement (penegakan hukum) menjadi sangat menentukan karena di dalam perbup, perwali, pergub pasti disana sudah terbreakdown sanksi administraif, atau denda atau teguran dan seterusnya, sehingga law enforcement (penegakan hukum) sangat penting,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini