RDP dengan DPR, Kepala Bakamla Paparkan Program Prioritas Nasional Penguatan Keamanan Laut
JAKARTA - Bakamla RI kembali hadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR. Rapat itu membahas pagu anggaran Bakamla RI tahun 2022 dan rencana program prioritas nasional untuk penguatan keamanan laut. Rapat yang dipimpin oleh Komisi I DPR ini digelar di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jl. Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta Pusat, kemarin.
RDP dibuka dengan laporan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, terkait prestasi lembaga yang dipimpinnya tersebut pada 2020. Salah satunya perolehan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Bakamla, dan Opini WTP ini menjadi tantangan selanjutnya bagi kami untuk mempertahankan dan tetap meningkatkan kinerja”, ucap Laksdya TNI Aan Kurnia, dalam siaran pers yang diterima.
Selain itu, ia menyampaikan tantangan dan kondisi aktual keamanan dan keselamatan laut, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Bersikap responsif akan tren yang ada, Bakamla RI telah merancang konfigurasi gelar operasi di tahun 2022. Tidak hanya itu, kekuatan yang diperlukan, baik dalam hal unsur, personel, dan anggaran, turut dipaparkan oleh Laksdya TNI Aan Kurnia.
“Pengamanan perairan Indonesia bukan hal yang mudah, luas perairan tidak berbanding lurus dengan kekuatan yang dimiliki Bakamla RI. Bakamla RI perlu diperkuat,” ucapnya.
Baca Juga : Wilayah Ini Jadi Prioritas Operasi Pengamanan Laut Indonesia
Pembahasan berlangsung hangat karena aspek keamanan dan keselamatan laut juga merupakan fokus Komisi I DPR. Diharap penguatan Bakamla RI, terlebih lagi dari sisi anggaran, dapat terealisasi guna optimalisasi pengamanan laut.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
