Regulasi EBT Jangan Hanya Fokus pada Kepentingan Bisnis Semata

Yaomi Suhayatmi, · Senin 06 September 2021 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 06 1 2466745 regulasi-ebt-jangan-hanya-fokus-pada-kepentingan-bisnis-semata-Qq1VINY0mV.jpg Foto: Dok PLN

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat regulasi terkait pengembangan EBT di Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga perangkat kebijakan yang sedang disusun. Pertama DPR yang sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT), kemudian Kementerian ESDM yang akan merevisi Permen ESDM Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara. Serta adanya rencana diterbitkannya Peraturan Presiden Tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara. Ketiganya ditargetkan rampung dan segera disahkan Presiden Jokowi pada sebelum Desember tahun ini.

Namun, sejumlah pengamat dan akademis menyoroti regulasi di sektor migas yang akan segera disahkan tersebut karena dalam draf yang beredar luas terdapat aturan-aturan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki bisnis dan pebisnis asing, sebaliknya justru berpotensi membebani APBN serta dapat menyengsarakan rakyat akibat kenaikan tarif listrik. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk “Regulasi EBT untuk Siapa?” di acara Polemik MNC Trijaya yang juga disiarkan langsung melalui channel YouTube MNC TRIJAYA pada Sabtu (4/9/2021).

“Kementerian ESDM dinilai hanya sepihak, terkesan bahwa mereka tidak menganggap penting pakar-pakar yang ada di kampus dan para pemangku kepentingan lain dalam pembahasan regulasi EBT,” ucap Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara yang menjadi salah satu narasumber diskusi.

Dia kemudian menegaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, publik wajib dilibatkan, terlebih lagi para pakar.

BACA JUGA: Ini Sederet Tantangan Pengembangan Pembangkit Listrik EBT

"Jangan sampai karena hanya mendapat informasi dari satu pihak regulasi yang muncul lebih banyak untuk kepentingan bisnis, mengakomodasi motif-motif bisnis yang berlindung dalam narasi pencapaian target bauran EBT 23 persen pada 2025 dan mitigasi perubahan iklim," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh narasumber lainnya, yaitu Guru Besar Institut Teknologi Surabaya Prof Mukhtasor. Menurutnya “RUU EBT jangan sampai bergeser fokusnya hanya ke pengaturan bisnis semata,” katanya tegas.

Selain itu, menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu, tidak tepat jika revisi UU EBT hanya didasari pada upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi isu global climate change karena tanpa mengubah regulasi yang sudah ada pun sebenarnya penurunan emisi dari sektor energi sudah bisa mencapai target meskipun saat ini bauran energi baru fosil dan EBT baru mencapai 11,5 persen dari target 23 persen pada 2025.

"Isunya apa sih jika ingin diubah? Isu emisi? Tercapai kok. Kita tetap cinta lingkungan, emisi karbon harus diturunkan, tetapi tidak boleh ditunggangi untuk menyengsarakan, rakyat kemahalan membayar listrik, dan APBN terbebani. Tanpa itu (revisi UU EBT) pun dengan kajian yang ada, emisi yang terjadi sudah lebih rendah, sudah mencapai target, jadi jangan khawatir," ujar pakar energi itu.

Kementrian ESDM ngebut menyelesaikan RUU EBT, revisi Permen dan Perpres EBT yang kini diwarnai pro kontra tersebut atas pertimbangan menciptakan kepastian hukum dalam peralihan Energi Baru Terbarukan (EBT) tenaga surya yang memiliki potensi 200.000 Mega Watt (MWA) atau 50 persen dari total potensi EBT dari 400.000 MW. Apalagi, Indonesia telah terlanjur berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 mendatang.

“Menteri ESDM gak usah bingung-bingung penurunan emisi di sektor energi tidak memenuhi target, saya yakin itu memenuhi target dan hitung-hitungan itu ada termasuk saya juga membaca laporan dari BPPT,” katanya tegas.

Oleh karena itu, pendapat Mukhtasor, terkait transisi energi dari fosil harus dilakukan dengan cara khas Indonesia, yaitu dengan membangun ekonomi produktif di dalam negeri dan pembangunan ramah lingkungan, serta proses yang membangun kemampuan Nasional.

“Sesungguhnya Indonesia sudah punya cara khas, cara lama yang bahkan sudah menjadi Undang-undang tapi cara ini di tinggalkan. Dan saya ingin mengingatkan cara ini agar digunakan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Seharusnya semua pihak memegang ini karena sudah menjadi konsenus Nasional jadi transisi energi,” ucapnya tegas.

Yang justru harus dilakukan Pemerintah saat ini adalah mengurangi ekspor batubara yang terlalu jor-joran, pembakaran hutan untuk perluasan industri dan penggunaan bahan bakar berkualitas rendah pada sektor transportasi yang justru menyumbang emisi lebih banyak sehingga urgensi revisi Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018 tidak lah penting.

“Nggak mendesak saya kira, maksudnya Permen-nya tidak mendesak diubah. Malah yang sering diubah itu regulasi kementrian ESDM. Jadi yang terbarukan itu bukan energinya, tapi regulasinya yang terbarukan. Dan itu (regulasi) semuanya tentang harga mulu yang diuplek-uplek. Jadi udahlah, nggak perlu diubah dulu,”katanya.

Dalam diskusi yang dipandu oleh penyiar dan jurnalis senior MNC Media Gaib Maruto Sigit ini, para pakar juga menyoroti skema feed in tariff yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilai tidak relevan diterapkan mengingat harga energi baru terbarukan (EBT) sudah semakin murah.

Selama ini PLN terbukti telah mampu menciptakan harga PLTS murah, oleh karena itu, lanjutnya lagi, dana yang dialokasikan untuk pengembangan PLTA Atap secara massif oleh Kementrian ESDM seharusnya diberikan kepada PLN untuk dijadikan asset PLN dan otomatis akan menjadi asset negara yang dapat dikelola untuk kepentingan rakyat.

“Jangan sampai hanya digunakan para pengusaha tetapi yang pasar itu harganya sudah terbentuk bagus. Harga turun, jangan diganggu lagi. Para pengusaha jangan diabaikan, wajib didukung dan didorong maka berilah insentif tetapi diarahkan, dipersuasi supaya mereka berkontribusi membangun negara dengan cara membangun kemampuan dalam negeri supaya mengurangi impor,” kata Mukhtasor.

 

Caption : Dengan PLTS Atap yang dikembangkan secara massif oleh Kementrian ESDM membuat mayoritas pengguna PLTS Atap golongan pelanggan 2.200 KV akan membayar listrik lebih murah sementara golongan masyarakat bawah tetap membayar mahal

Hal ini kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan program-progam ekonomi dari konsumsi berpindah ke produksi. Untuk itu sudah seharusnya kementerian terkait saling berkoordinasi agar sektor energi dapat dijadikan sebagai captive market untuk menyerap dan menumbuhkan produksi dalam negeri.

“Sebetulnya captive market itu cukup untuk membangun kemampuan nasional tinggal mensenergikan saja jadi kita perlu helicopter view untuk melihat itu semua.”

Perlu diketahui, feed and tariff adalah penetapan harga energi baru terbarukan (EBT) di awal kontrak untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dapat dinegosiasikan. Akibatnya, surprlus listrik berlebih khususnya di Pulau Jawa-Bali tak terhindarkan sehingga PLN mengalami kerugian yang pada akhirnya harus ditutupi oleh APBN yang sumber dananya berasal dari rakyat yang dikumpulkan melalui pajak.

Marwan Batubara menegaskan sudah saatnya penyelenggaraan listrik dikembalikan kepada amalan konstitusi bahwa yang harus berperan dominan adalah PLN. “Yang sekarang ada itu, distorsinya semakin besar karena kepentingan bisnis oligarki dan terbukti dengan itu konsumen harus membayar lebih mahal dan APBN harus mensubsidi karena kepentingan bisnis tadi. Jadi perlu kembali kepada dominasi PLN melawan intervensi,” katanya.

Selain itu, menurut pengamat energi ini, semua sumber-sumber atau potensi dari listrik yang ada secara Nasional itu diutamakan untuk diserahkan kepada PLN. Ia mencontohkan sungai Kayan di Kalimantan Utara yang memiliki potensi listrik 6.000-10.000 MW tapi tidak ada yang satupun diberikan kepada PLN. Padahal kata dia, sebetulnya sungai itu bisa dibendung di beberapa tempat, sehingga bisa mencapai 6.000-10.000 MW, misalnya satu bendungan 500 MW sampai ke hilir.

“Nah di setiap tempat untuk dibangun PLTA, tapi itu tidak ada satupun diberikan kepada PLN. Ini sebetulnya sudah suatu kejahatan yang harus dikoreksi oleh pemerintah dan DPR, dan kita harus melawan. Kenapa? karena salah satu yang harus dibangun justru dikuasai oleh China. Saya ingin kalau bicara energi, kita harus mengutamakan kepentingan Nasional.”

Dia berharap kebijakan ini harus fair untuk semua pihak, jangan ada yang dikorbankan apakah itu konsumen massal PLN ataupun konsumen PLTS Atap dan regulasi ini yang dibuat tidak memberatkan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan dirinya ikut prihatin ketika sebuah kebijakan publik seperti RUU EBT dalam making prosesnya tidak cukup mewakili kepentingan publik, khususnya stakeholder meskipun di satu sisi EBT memang soal isu global sudah sangat luar biasa besar.

“Masalah EBT ini sudah tidak terelakan karena ini sudah menjadi isu seluruh dunia dan kita harus ikut itu. Tapi penerapannya harus cerdas dan kreatif jangan sampai kemudian terjadi kanibalisme di dalam kebijakan ini. Karena apalagi kondisi ini juga diciptakan oleh pemerintah itu sendiri,” ucapnya.

Tulus melanjutkan, dengan kondisi saat ini yang jauh lebih penting adalah bagaimana mendorong EBT pada sektor-sektor yang isolated pada energy listrik. “Kalau bicara soal listrik di Jawa atau di sistem besar ya, memang sudah handal, sudah baik tapi di daerah-daerah masih kekurangan energi listrik. Itu saya kira PLTS ataupun pembangkit lain bisa menjawab soal ini sehingga terjadi keadilan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya tegas. ##

CM

(yao)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini