Antisipasi Risiko Penyalahgunaan Data, Kemkominfo Ingatkan Urgensi Regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Karina Asta Widara , Okezone · Senin 13 September 2021 22:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 13 1 2470805 antisipasi-risiko-penyalahgunaan-data-kemkominfo-ingatkan-urgensi-regulasi-pelindungan-data-pribadi-pdp-NHCfLHZiRu.jpeg Foto: Dok Kemkominfo

JAKARTA- Indonesia, sebagai negara ke-4 dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia, tentu merasakan juga derasnya arus informasi yang terjadi di dunia maya. Mengutip data We are Social pada Januari 2021 ini jumlah pengguna internet di Indonesia naik 73.7 persen dari populasi Indonesia yang berjumlah 274,9 juta atau menembus 202,6 juta. Itu artinya, hampir seluruh masyarakat Indonesia telah aktif berkegiatan di ruang siber.

Hal itu disampaikan Bambang Gunawan (Direktur Informasi & Komunikasi Publik, Hukum & Keamanan, Kemkominfo dalam acara zoom dan live youtobe FIRTUAL (Forum Literasi Hukum dan HAM Digital) yang diadakan oleh Kominfo RI, diikuti oleh 351 sivitas akademika dan 491 view pada live stream dikanal youtube. Kamis (9/9).

Bambang menambahkan saat ini Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan digital yang sangat pesat. Ruang siber memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam mengakses data dan menjalankan aktivitas digital, terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Pandemi Covid-19 mendorong perubahan pola hidup konsumen yang signifikan, di mana mayoritas kegiatan berubah ke arah daring atau virtual. Data dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) sejak diterapkan imbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah membuat sejumlah pola hidup masyarakat berubah dalam melakukan transaksi keuangan melalui platform daring.

“Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan transaksi e-commerce lebih dari 100% dan untuk pinjaman hampir 50 persen,” katanya.

Selain itu Bambang menambahkan trafik penggunaan aplikasi pesan instan dan media sosial juga naik 40% selama pandemi. Bertambahnya kegiatan yang dilakukan di platform daring, seperti transaksi keuangan online maupun belanja di e-commerce kemudian membuat risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin besar.

Bambang menambahkan Kebocoran data dapat terjadi meski sudah dilakukan maintenance agar keamanan data terjamin kerahasiaannya. Sistem keamanan terus berlomba dengan keahlian para hacker atau cracker terus diperbarui.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa pada tahun 2020 serangan siber meningkat sacara signifikan hingga tiga kali lipat. Peningkatan serangan siber ini terjadi karena makin pesatnya penggunaan internet, terutama di kala pandemi. Serangan siber ini biasanya bertujuan untuk menggangu pelayanan, melumpuhkan sistem, dan mencuri data pribadi atau informasi yang dimiliki oleh seseorang.

“Pada Pidato Kenegaraan Tahun 2019, Presiden Joko Widodo mendorong agar regulasi yang secara khusus melindungi data pribadi segera dapat terwujud, mengingat data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang lebih berharga dari minyak. Pemerintah harus selalu siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data, ujarnya.

Kedaulatan data harus diwujudkan dan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi sehingga regulasi perlu segera disiapkan tanpa kompromi. Regulasi tersebut bertujuan untuk mempermudah rakyat mencapai cita-citanya, memberikan rasa aman, memudahkan semua orang untuk berbuat baik, dan mendorong semua pihak untuk berinovasi.

Saat ini, Kemkominfo tengah menunggu kelanjutan pembahasan RUU PDP yang sudah berada di DPR RI. Sembari menunggu disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang, pemerintah tetap melaksanakan praktik dan penegakan PDP melalui berbagai upaya. Dalam menangani kasus kebocoran data pribadi, Kmkominfo akan berkoordinasi dengan beberapa platform dan juga Pengendali Data Pribadi dari sektor publik serta berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengimplementasi dan mengawasi PDP lintas sektor.

Bambang berharap sosialisasi ini menjadi momen yang pas bagi semua pengelola sistem, baik pemerintah maupun swasta, untuk bergerak bersama menyiapkan payung hukum terkait PDP, membuat sistem keamanan yang terus diperbarui, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih awas terhadap keamanan data pribadi.

Keynote speaker acara tersebut, Andang Subaharianto yang juga Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menyambut baik dan mendukung kegiatan literasi digital tentang bidang Hukum dan HAM.

“ Saya melihat topik perlindungan hukum data pribadi pada era digital di ruang siber saat ini betul betul sudah mendesak untuk bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Pegiat Literasi, Gun-Gun Siswadi menyampaikan perlunya regulasi bagaimana data pribadi bisa terlindungi, digunakan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Wisnu Ardytia menjelaskan definisi data pribadi, jenis data pribadi, penghapusan data pribadi, kegagalan perlindungan data pribadi dan sanksi. Pentingnya literasi digital atau pemahaman mengenai digitalisasi sehingga dapat memilih informasi yang diperlukan sangatlah penting di era sekarang ini.

Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi,Hendri Sasmita Yudha,status pembahasan RUU PDP masih dilimpahkan dari masa sidang sebelumnya. “Menurut DPR masih ada mekanisme tersendiri yang harus ditempuh, dan kami mendorong agar percepatan disegerakan, yang masih menjadi kendala regulasi tentang pembahasan ini hanya terbatas 2,5 jam untuk satu kali pembahasan, dan kami mitigasi mencari solusi terbaik, “ ucapnya. (CM)

(yao)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini