Serius Amankan Perairan Perbatasan, Bakamla Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Kupang
JAKARTA - Guna meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan Kupang dengan Australia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang wujudkan kerja sama.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bakamla dengan Pemkab Kupang di Ruang Rapat Bupati Kupang, Jl Ir Sukarno, Fontein, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/11/2021).
Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati Kupang Korinus Masneno. Kegiatan ini dilakukan terpisah (desk to desk). Kepala Bakamla di Mabes Bakamla RI, sedangkan Bupati Kupang disaksikan Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Sandy M Latief dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Arief Sumartono melaksanakan di Kantor Bupati Kupang.
Penandatanganan nota kesepahaman ini berisikan tentang perencanaan, penyediaan, dan penetapan lokasi atau lahan pembangunan Sistem Peringatan Dini (SPD) Bakamla di perairan Kabupaten Kupang.
Diketahui, Bakamla saat ini serius dalam upaya mengembangkan dan membangun kekuatan melalui SPD dibeberapa titik strategis di wilayah Indonesia dan salah satunya di Kupang.
Kupang dipilih karena secara geografis wilayahnya terletak di batas antar negara, batas darat berbatasan dengan Timor Leste sedangkan batas perairan dengan Australia. Pada perbatasan perairan dengan Australia, dirasakan sampai saat ini belum ada penanganan keamanan yang serius. Hal tersebut yang menjadi salah satu point penting pertimbangan pemilihan lokasi pembangunan SPD Bakamla di Kabupaten Kupang.
Baca Juga : Keren! Kapal Patroli Tercepat di Indonesia Perkuat Armada Bakamla
“Saya yakin, dengan adanya kerja sama ini, tidak hanya dapat memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Kabupaten Kupang, namun juga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal keamanan dan keselamatan di perairan Kabupaten Kupang,” ujar Laksma Bakamla Sandy M Latief membacakan sambutan Kepala Bakamla RI, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
