Ia juga berharap agar gelaran Formula E ini bisa membantu mengangkat nama Indonesia di kancah otomotif internasional. “Ini adalah satu kegiatan yang kita harapkan bisa bersama-sama menempatkan Jakarta Indonesia sebagai bagian dari kancah global dan kita semua berharap ini semua bisa berjalan sukses,” katanya.
Sementara Sahroni mengatakan, akan meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang. Adapun IMI merupakan salah satu pihak panitia dari turnamen balap mobil bertenaga listrik tersebut.
"Untuk KPK nanti saya berkirim surat meminta untuk audiensi dengan KPK sendiri dengan panitia untuk meminta langsung pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir. Bukan hanya KPK tapi juga BPK, untuk meminta secara auditik mengawali progres, atau proses pelaksanaan Formula E. Jadi bukan hanya KPK tapi BPK juga saya akan meminta untuk tetap diawasi secara audit,” kata Sahroni.
Sahroni menjelaskan, ajang Formula E adalah kampanye yang digelar untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan ibukotanya DKI Jakarta telah siap sejajar dengan kota-kota besar di negara lain.
"Masalah track semoga sebelum Natal kita akan umumkan, tapi tunggu survei dari FIA Kalau FIA bilang go head kami panitia akan mengumumkan langsung untuk setelahnya baru kita akan menghadap pak presiden meminta lanjutan arahan karena ini branding negara, kami harus melaporkan ini kepada bapak presiden bukan melibatkan presiden terkait dengan penyelenggaraan. Penyelenggaraan semua totally kita yang akan mempertanggungjawabkan karena ini even internasional maka ini harus dilaporkan dan melaporkan kepada bapak presiden,” pungkasnya.
"Amanah ini dengan satu syarat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena ini branding negara yang kita musti sama-sama suksesi dalam kegiatan formula E di Jakarta,” ujarnya.