Ingin Perjuangkan Hak Kemanusiaan Bersama Relawan Perempuan & Anak Perindo? Daftar di Sini!
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk aktivis perempuan dan anak.
Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina mengatakan, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bekerja terus-menerus untuk menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia dengan membentuk Relawan Perempuan dan Anak (RPA Perindo).
"RPA Perindo merupakan wadah pelayanan secara gratis dengan tujuan pendampingan kepada perempuan dan anak Indonesia yang mengalami tindak kekerasan. RPA Perindo juga memperjuangkan hak-hak kemanusiaan bagi perempuan dan anak Indonesia," kata Jeannie dalam keterangan resminya, Kamis (9/6/2022).
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, ia melanjutkan, sering terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, tindak kekerasan seksual, rudapaksa terhadap anak di bawah umur, sampai human trafficking dalam bentuk perbudakan modern.
Jeannie memaparkan untuk itu sebaiknya semua pihak mulai saling bergandeng tangan memperjuangkan hak-hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Kantor Pusat Relawan Perempuan dan Anak Perindo bertempat di Gedung High End Lantai 2, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kami terbuka bagi seluruh masyarakat, termasuk aktivis perempuan dan anak," kata Jeannie.
Semua yang dilakukan RPA Perindo, kata Jeannie, merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap perempuan dan anak Indonesia.
Jeannie mencontohkan advokasi dan pendampingan gratis yang dilakukan RPA Perindo kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan salah satu langkah untuk menegakkan hak-hak mereka yang dilindungi negara dan harus diperlakukan secara adil.
"Tentu saja RPA Perindo tidak mungkin berdiam diri dengan slogan kosong atau retorika semata. RPA Perindo akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, baik dari advokasi hukum sampai kepada pemulihan trauma," ucapnya.
Namun, Partai Perindo melalui RPA Perindo tidak mungkin berjuang sendirian untuk mengawal serta memperjuangkan semua tujuan baik tersebut.
Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pihak lain dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
"Ini tentu ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu aparat penegak hukum, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan lembaga Kementerian terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," jelas Jeannie.
