Share

Diubah Jadi P3K, Wagub Jabar Minta Pemda Tak Lagi Terima Tenaga Honorer

Andika Shaputra, Okezone · Rabu 10 Agustus 2022 01:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 10 525 2645028 diubah-jadi-p3k-wagub-jabar-minta-pemda-tak-lagi-terima-tenaga-honorer-MZAFEVo9Aj.jpg Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum (foto: dok Okezone)

BEKASI - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada tenaga honorer agar jangan gundah gulana terkait dengan wacana penghapusan pegawai honorer.

Uu pun menekankan, jika nasib tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di pemerintah tetap akan dijadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun memang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

"Para tenaga honorer yang sekarang itu jangan gundah gulana. Toh mereka akan dijadikan P3K asal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," kata Uu Ruzhanul, Selasa (9/8/2022).

 BACA JUGA:Penghasilannya Kurang, Mantan Guru Honorer Ini Jualan Sabu

Uu pun mendorong kepada kelembangaan yang memiliki tenaga honorer untuk mendaftarkan sebagai P3K. Sebab, menurut dia, tenaga honorer memiliki keterbatasan informasi, oleh karenanya lembaga yang menerima tenaga honorer harus itu mensosialisasikan.

"Karena kan tenaga honorer itu kan terbatas informasinya, terbatas kemampuannya, justru para lembaga pemimpin jangan tinggal diam, karena kita kalau tidak dibantu oleh honorer bahaya," sambungnya.

 BACA JUGA:Cegah Layanan Kesehatan Kolaps, Komisi IX Minta Nasib Nakes Honorer Diperjelas

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Uu juga meluruskan terkait informasi perihal tenaga honorer akan di hapus oleh Pemerintah, menurut dia, tenaga honorer tidak akan dihapus maupun dihilangkan hanya saja hanya diubah menjadi P3K. Oleh karena itu, ia meminta kepada tenaga honorer yang ada untuk tetap tenang.

"Ada penafsiran yang salah honorer seolah-olah mau di hapus itu di hilangkan, diberhentikan. Bukan diberhentikan tapi akan dirubah menjadi P3K itu yang harus menjadikan ketenangan kepada Tenaga Honorer yang ada sehingga mereka tetap berkerja dengan baik tenang," katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada Kepala Daerah baik itu tingkat Kabupaten/Kota agar tidak lagi menerima tenaga honorer lagi. Sebab jika masih menerima tenaga honorer, maka permasalahan ini tidak pernah kunjung selesai.

"Nah tetapi kita juga minta kepada pejabat bupati/wali kota tidak boleh menerima honorer lagi, karena kalau menerima honorer akan tidak habis habis. Jadi maksudnya honorer bukan dibuang," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini