Menko PMK: Pemerintah Harus Sediakan 3,8 Juta Lapangan Kerja Bagi Lulusan Baru Setiap Tahun
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, setiap tahun pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi 3,8 juta tenaga kerja baru lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, ataupun politeknik.
Namun, kata Muhadjir, kenyataan ini merupakan tantangan besar mengingat investasi yang digadang-gadang akan memperluas lapangan kerja, tapi nyatanya lebih mengarah pada padat modal dan padat teknologi.
BACA JUGA:
Hal itu diungkapkan Muhadjir kala menerima audiensi tim Aliansi Kebangsaan yang diketuai Pontjo Sutowo kemarin. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana kerja sama Aksi Nyata dalam rangka Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Muhadjir menjabarkan bahwa, selain fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting sesuai arahan Presiden, pendidikan Vokasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi. Tak hanya itu, pendidikan vokasi juga bekal menyongsong Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA:
“Untuk itu, saya tentu sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan tim Aliansi Kebangsaan ini. Dua tahun ke depan ini, kita fokus pendidikan vokasi. Bicara vokasi, bukan soal alokasi anggaran yang penting, tapi soal mindset. Harus diakui pengangguran banyak dari SMK, bukan karena tidak bisa kerja tapi mental kerjanya tidak siap,” kata Muhadjir dalam dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (7/4/2023).
Muhadjir pun menambahkan pentingnya aksi nyata menanamkan nilai-nilai revolusi mental yakni etos keerja, gotong royong, dan integritas.
“Membentuk dan menanamkan nilai disiplin, kerja keras, integritas itu susah. Untuk itu saya ingin kajian-kajian mendalam, menanamkan nilai etos kerja, gotong royong, integritas karena kita menyadari betul bonus demografi ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Pontjo Sutowo dalam kesempatan itu menyepakati bahwa ketahanan nasional adalah konsep kultural di mana Pancasila sebagai working ideologi.
“Ada ranah tata nilai, tata kelola, tata kerja. Nah ranah tata nilai ini ruangnya Pak Menko PMK. Banyak titik singgung yang bisa kita kerjakan bersama untuk masyarakat, bangsa ini,” tegas Pontjo.
(Nanda Aria)
