Banyak Kepala Daerah Korupsi, KPK : Biaya Politik Mahal
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkap penyebab banyaknya kepala daerah bertindak koruptif. Akar masalahnya, kata dia, karena biaya politik yang terlampau mahal ketika menjadi calon kepala daerah.
Demikian disampaikan Alexander Marwata saat menghadiri sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar KPK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan media massa di Jakarta, Senin (3/7/2023).
"Sebuah pertanyaan besar. Kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata melalui keterangan resminya.
Menurut Alex, money politics atau politik uang menjadi penyebab banyaknya sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas. Oleh karenanya, ia mengajak media untuk mengampanyekan tolak politik uang menjelang Pemilu 2024.
"Mewakili KPK dan Kemenkominfo, mari kita sukseskan pemilu berintegritas dan menggandeng masyarakat untuk memilih calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Bersama kita kampanyekan pemilu Hajar Serangan Fajar," ucap Alex.
Berdasarkan survei Kemendagri dan KPK, diuraikan Alex, biaya alokasi untuk menjadi calon kepala daerah, wali kota, atau bupati kisaran Rp20 sampai 30 miliar. Bahkan, kata dia, angka terserah belum dapat dipastikan menang.
"Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang," tuturnya.
Tak jarang, dana sponsor atau vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya.
