Banyak Kepala Daerah Korupsi, KPK : Biaya Politik Mahal
KPK (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A
Hal itu, ditegaskan Alex, dapat menjadi penyebab para kepala daerah bertindak koruptif. Oleh karenanya, ia mengingatkan politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Pelanggaran itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Pasangan calon yang melakukan politik uang bisa mendapat sanksi administratif sampai pidana," katanya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
Advertisement