DPR Minta Pemerintah Respons Cepat Atasi Daerah Krisis Air Bersih
Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara dan tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan Papua bagian selatan.
BMKG telah mengeluarkan peringatan untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk dalam kategori awas bencana kekeringan. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Puan menyadari, musim kemarau tahun ini yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya telah menyebabkan banyak warga menghadapi bencana kekeringan. Oleh itu, ia berharap Pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.
BACA JUGA:
"Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks," tutur Puan.
Mantan Menko PMK ini menilai, bencana kekeringan menjadi gambaran nyata akan kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan degradasi sumber air. Puan mengingatkan agar Pemerintah betul-betul menjalani program pendukung dalam mengatasi perubahan iklim.
BACA JUGA:
"Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat melindungi air bersih sebagai aset berharga dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang merupakan hak dasar setiap manusia," katanya.
Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.
“Alih-alih mengandalkan sumur- sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, Pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia,” terang Puan.
Puan juga mendorong Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Hal ini termasuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan, meningkatkan infrastruktur penampungan air, dan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan," urainya.
Dengan adanya upaya pencegahan dari Pemerintah, menurut Puan, hal tersebut akan mengurangi bencana krisis air yang merugikan warga. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir curah hujan yang semakin tidak stabil dan peningkatan intensitas kemarau telah mengubah lanskap air di Indonesia.
"Dengan langkah preventif yang efektif, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses yang cukup terhadap air bersih,“ sebut Puan.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penghematan air, termasuk dengan praktik-praktik berkelanjutan lain yang juga perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tak membuang-buang air apabila tidak diperlukan.
"Dengan pelibatan masyarakat itu sendiri dalam upaya konservasi air, kita berharap dapat upaya tersebut dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air dan menghindari krisis serupa di masa depan," pungkas Puan.
(Fakhrizal Fakhri )
