Upaya Elektrifikasi Transportasi di Tengah Ancaman Polusi Udara
MENGHIRUP udara bersih jadi hal langka bagi masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan. Di Jakarta misalnya, kabut polusi terlihat jelas menyelimuti gedung-gedung tinggi. Udara dengan konsentrasi partikulat (PM2.5) dalam tingkat tinggi mengancam kesehatan, lingkungan hingga perekonomian.
PM2.5 yang beredar dalam kadar berlebihan memang jadi momok menakutkan bagi kesehatan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, PM2.5 merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer). Saking kecilnya ukuran PM2.5, partikel seperti debu, kotoran, asap dan cairan di udara bisa menembus hingga bagian paru paling dalam.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa PM2.5 bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gangguan saluran pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kanker paru-paru, kardiovaskular, kematian dini, hingga penyakit paru-paru obstruktif kronis.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Agustus 2023 lalu, usai menghadiri ASEAN Finance-Health Minister Meeting (AFHMM) mengatakan, jumlah pasien ISPA sebelum Covid-19 adalah 50 ribu orang. Setelah Covid-19, angkanya meningkat tajam mencapai 200 ribu pasien.
“Itu ada akibat dari polusi udara ini," ucap Menkes.
Situs pemantau kualitas udara dunia, IQAir dalam update pantauannya pukul 21.36 WIB, Sabtu 30 Desember 2023, melaporkan bahwa Tangerang Selatan (Tangsel) jadi daerah dengan polusi paling tinggi di Indonesia. Jumlah PM.2.5 di Tangsel mencapai 170 atau Tidak Sehat. Konsentrasi PM2.5 itu 12,8 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.
Polusi udara di Jakarta. (Foto: Okezone)
Di urutan kedua ada DKI Jakarta dengan kategori udara Tdak Sehat. Adapun jumlah PM2.5 di Ibu Kota mencapai angka 155 atau 12,8 kali lebih tinggi dari standar WHO.
Daerah selanjutnya adalah Kabupaten Serang (103, Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif), Kota Bogor (95, Sedang), Kota Pekanbaru (87, Sedang), Kota Bandung (85, Sedang), Kota Surabaya (71, Sedang), Kota Denpasar (84, Sedang), dan Jambi (51, Sedang).
Laporan studi Indeks Udara Kualitas Kehidupan (AQLI) oleh Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) pada 2022 menyebutkan, polusi udara dapat memperpendek usia harapan hidup masyarakat Indonesia hingga 1,2 tahun. Secara khusus, harapan hidup warga Jakarta berkurang 2,3 tahun, warga Kota Palembang berkurang 4,8 tahun dan Ogan Komering Ilir bahkan mencapai 5,6 tahun.
Polusi udara juga berdampak buruk bagi lingkungan karena bisa menyebabkan pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim. Bahkan, tahun 2023 jadi tahun dengan suhu terpanas selama pencatatan iklim dilakukan.
Data World Meteorological Organization (WMO) menunjukkan, suhu terpanas sepanjang sejarah sejauh ini terjadi pada Juli 2023. Wilayah Sardinia, italia suhunya mencapai 48 °C, Rhodes, Yunani 49 °C, dan Maroko serta Afrika Utara suhunya mencapai lebih dari 47 °C.
Bagaimana dengan Indonesia? BMKG menyatakan Indonesia ikut terdampak menghangatnya suhu bumi dalam lima bulan yang dimulai sejak Juni hingga Oktober 2023. Adapun suhu maksimum pada periode tersebut adalah 38 °C.
Tak hanya itu, polusi udara juga berdampak kerugian pada perekonomian. IQAir dan Greenpeace Asia Tenggara dalam risetnya meyatakan polusi udara menyebabkan kerugian ekonomi mencapai S$2,3 miliar atau Rp38,4 triliun (kurs USD1 = Rp15.390).
Gencarkan Elektrifikasi Transportasi
Polusi udara tentu jadi masalah mendesak yang harus segera diatasi. Europian Commission menyebutkan volume emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia pada 2022 mencapai 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO2e). Jumlah tersebut menyumbang 2,3% dari total emisi GRK secara global. Angka tersebut meningkat 10% dari tahun 2021.
IESR dalam Indonesia Transition Energy Outlook 2024 mengungkapkan sektor transportasi menyumbang emisi GRK terbesar kedua, mencapai 20 persen dari emisi tidak langsung. Dari angka tersebut, transportasi darat menyumbang 90% emisi di sektor ini.
Kendaraan berbahan bakar fosil memang jadi penyumbang besar emisi karbon di Indonesia. Data Korlantas Polri menunjukkan, di Jakarta saja pada 2023, jumlah sepeda motor mencapai 17,3 juta unit, mobil penumpang 3,7 juta unit, bus 37 ribu unit, truk 748 ribu unit. Totalnya ada 21,8 juta kendaraan bermotor di Ibu Kota.
Pemerintah Indonesia lantas berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan berbasis bahan bakar fosil. Terlebih lagi ada target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Elektrifikasi transportasi pun diberlakukan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi karbon di Indonesia.
Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan.
Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 55 tersebut, pada 13 September 2022 keluar Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 13 September 2022.
Instansi pemerintah pun secara bertahap mewujudkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2023. Pemerintah secara langsung memberi contoh pada masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
PT PLN (Persero) sebagai garda depan elektrifikasi transportasi juga telah mengimplementasikan aturan tersebut. PLN menargetkan 100 persen kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk operasional perusahaan pada 2024. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat “Launching Program Menuju 100% Kendaraan Listrik Operasional PLN” pada 29 Oktober 2023.
“Kami ingin menunjukkan bahwa PLN the leader, memimpin akselerasi penggunaan kendaraan listrik begitu juga menyediakan infrastruktur pendukung EV yang terbaik di Indonesia,” ucap Darmawan dalam keterangannya.
Ekosistem EV terus dibangun di Indonesia. (Foto: Dok PLN)
Darmawan menjelaskan, 1 liter kendaraan BBM menghasilkan emisi karbon sebesar 2.4 Kilogram (Kg) CO2e. Sementara 1 liter BBM ekuivalen dengan 1.5 Kwh. Emisi dari kendaraan listrik hanya mencapai 1.3 Kg CO2e atau setengah dari kendaraan BBM.
“Dengan kita beralih menggunakan kendaraan listrik saat ini maka secara otomatis telah membantu menurunkan GRK hampir 50 persen,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta sebagai kota dengan tingkat polusi tinggi juga bergerak melakukan elektrifikasi transportasi. Pada Agustus 2023 lalu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan 186 motor dinas listrik kepada petugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
Untuk sektor transportasi umum, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan sudah ada 74 bus listrik Transjakarta yang dioperasikan. Targetnya ada 100 bus yang beroperasi pada 2023.
Tren Transportasi Ramah Lingkungan
Selain di sektor pemerintahan dan kendaraan umum, pemerintah juga memacu pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat. Upaya tersebut tentu tak mudah karena berhubungan dengan pola kebiasaan masyarakat yang terbiasa menggunakan kendaraan BBM.
Berbagai stimulus ditawarkan pada masyarakat untuk beralih ke transportasi yang ramah lingkungan ini. Mulai dari subsidi pembelian, insentif pajak, pembebasan ganjil-genap, hingga membangun ekosistem yang mendukung penggunaan kendaraan listrik.
Untuk membantu masyarakat membeli Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pemerintah sejak 20 Maret 2023 mensubsidi Rp7 juta untuk setiap pembelian sepeda motor listrik. Terdapat 200 ribu unit motor listrik yang dicanangkan mendapat subsidi hingga akhir Desember 2023. Ada juga subsidi konversi sepeda motor listrik sebesar Rp10 juta.
Sementara untuk mobil listrik, Pemerintah memberikan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen jadi 1 persen. Untuk 2023, insentif tersebut diberikan untuk 35.900 mobil listrik.
Terkait ekosistem, PT PLN (Persero) sebagai garda terdepan terkait peralihan ke kendaraan listrik, telah melakukan berbagai upaya signifikan.
Upaya-upaya itu di antaranya memberikan diskon tambah daya listrik, memberi diskon 30% pengisian home charging kendaraan listrik di jam 22.00-05.00, hingga terus menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Komitmen PLN untuk mengakselerasi ekosistem KBLBB ini ditegaskan langsung Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dia meminta pengguna kendaraan listrik untuk tak khawatir dengan ekosistem yang terus dibangun secara merata.
“PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi SPKLU, SPLU dan SPBKLU telah siap, mudah, dan nyaman digunakan,” kata Darmawan dalam keterangannya.
Tumbuh di Masyarakat
Data Korlantas pada September 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia sebanyak 68 ribu unit dengan berbagai jenisnya. Jumlah tersebut memang belum mendekati target 2 juta kendaraan listrik yang mengaspal di Indonesia pada 2025.
Sementara itu, subsidi Rp7 juta untuk motor listrik dengan target 200 ribu unit baru tersalurkan sekitar 1 persen. Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua (SisaPira) per 30 Desember 2023, baru 11.532 unit motor listrik bersubsidi yang tersalurkan. Sedangkan ada 9.177 calon pembeli yang sedang dalam proses pendaftaran.
Meski belum signifikan, Pemerintah tentu harus optimis dan terus tancap gas guna mencapai target yang ditetapkan. Terlebih lagi, energi positif untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan mulai tumbuh di masyarakat. Penggunanya pun beragam, mulai dari ibu rumah tangga, driver ojek online, hingga pelaku UMKM.
Meningkatnya pengguna kendaraan listrik tak lepas dari berbagai dampak positif yang semakin hari makin disadari masyarakat. Tak hanya untuk mimpi besar menyelamatkan bumi, kendaraan listrik juga secara praktis memberi dampak ekonomi bagi penggunanya.
Yanti misalnya, ibu rumah tangga yang setiap hari menggunakan sepeda motor listriknya untuk berdagang itu merasakan dampak ekonomi dari penggunaan kendaraan listrik. Setiap harinya, Yanti menggunakan motor listriknya bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Biaya listrik yang dikeluarkannya jauh lebih murah ketimbang membeli bensin untuk motor BBM.
“Lebih irit menggunakan motor listrik, banget (sangat hemat),” ucap Yanti, Sabtu (23/12/2023).
Yanti yang merupakan warga Cibunar, Parung Panjang itu memperkirakan sebulan hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp50 ribuan untuk biaya listrik. Biaya itu jika dikonversikan ke BBM hanya bisa membeli 5 liter Pertalite.
“Aku merasa gak naik banyak lho (biaya listrik), gak mahal, pokoknya gak mahal, gak tahu persisnya berapa, dari Rp350-an ribu per bulan, paling sekarang jadi Rp400 ribuan per bulan,” ucap Yanti.
Perkiraan Yanti itu cocok dengan hitung-hitungan sederhananya. Dengan asumsi daya charger motor listrik 350 Watt dan dengan waktu sekali pengecasan sekitar 4 jam, maka daya yang dipakai adalah sebesar 1.400 Wh atau 1,4 Kwh.
Yanti pengguna listrik 900 VA nonsubsidi atau Rumah Tangga Mampu (RTM). Artinya, setiap 1 Kwh dia harus membayar Rp1.352. Setiap kali mengecas, Yanti hanya mengeluarkan Rp1.892. Lalu sekali pengecasan tersebut dikalikan 30 hari, maka Yanti hanya mengeluarkan biaya Rp56.760 per bulan.
BACA JUGA:
Biaya yang jauh lebih irit ketimbang membeli BBM itu tentu jadi berkah bagi Yanti yang mengumpulkan pundi-pundi dari berdagang. Dia menerapkan sistem pengantaran gratis ke pelanggannya yang rata-rata berada satu perumahan dengannya. Biaya murah motor listriknya tentu menambah margin untung yang didapatnya.
Ada pula Zainudin yang ketiban berkah dengan bisa bekerja di sebuah dealer sepeda dan motor listrik. Usaha tempatnya bekerja pun sudah bertahan lebih dari setahun dengan jumlah penjualan EV yang terus meningkat.
“Untuk sepeda listrik kalau lagi ramai bisa 80 unit sebulan, kondisi biasa 40 unit sebulan. Motor listrik 4 unit sebulan,” ucapnya.
Selain itu, yang merasakan manfaat langsung tentu saja para driver ojek online. Saat ini berbagai penyedia jasa ojek online telah menyediakan program penyewaan motor listrik bagi drivernya. Penghasilan para driver pun naik karena harga sewa yang terjangkau dan bebas dari beban perawatan motor.
Bobby Asprilla salah satunya, driver ojol ini sudah 1,5 tahun menggunakan jasa penyewaan motor listrik. Menurutnya, orderan yang didapatnya kini lebih banyak dan penghasilannya meningkat karena biaya sewa motor listrik lebih murah ketimbang penggunaan sepeda motor BBM.
“Iya meningkat (penghasilan sehari-hari) dan orderan lebih banyak,” ucapnya.
Dapat disimpulkan, usaha Pemerintah dalam elektrifikasi secara perlahan membawa dampak positif di masyarakat. Secara bertahap, kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan tumbuh dan beralih ke transportasi yang ramah lingkungan.
(Qur'anul Hidayat)
