3 Negara yang Pernah Menolak Pinjaman IMF
MALAYSIA - Ketika suatu negara meminjam dari Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah setuju untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya untuk mengatasi masalah yang mendorong negara tersebut mencari bantuan keuangan.
Penyesuaian kebijakan ini merupakan syarat pinjaman IMF dan membantu memastikan bahwa negara tersebut menerapkan kebijakan yang kuat dan efektif.
Melansir laman IMF, IMF bertujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran bagi 190 negara anggotanya.
Hal ini dilakukan dengan mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama keuangan, yang penting untuk produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi. IMF diatur dan bertanggung jawab kepada negara-negara anggotanya.
IMF mempunyai tiga tugas penting yaitu mendorong kerja sama kebijakan moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah kebijakan yang mengancam kesejahteraan.
Untuk memenuhi tugas ini, negara-negara anggota IMF bekerja sama baik satu sama lain maupun dengan organisasi internasional lainnya.
Persyaratan membantu negara-negara menyelesaikan masalah neraca pembayaran tanpa mengambil tindakan yang merugikan kesejahteraan nasional atau internasional.
Selain itu, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melestarikan sumber daya IMF dengan memastikan bahwa perekonomian negara tersebut cukup kuat untuk membayar kembali pinjaman tersebut, sehingga memungkinkan negara lain untuk menggunakan sumber daya tersebut di masa depan, jika diperlukan.
Lalu, negara mana saja yang pernah menolak pinjaman IMF? Berikut 3 negara tersebut menurut berbagai sumber.
1. Malaysia
Meski banyak negara yang “tunduk” pada IMF, satu-satunya negara Asia yang menolak bantuan IMF adalah Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menolak kehadiran IMF dan menerapkan kebijakan fiskal dan moneternya sendiri.
Cara ini terbukti efektif. Berbeda dengan Indonesia, krisis yang dialami Malaysia tidak berlangsung lama sehingga menjadikannya negara pertama yang selamat dari krisis tersebut.
2. Turki
Turki masih menjadi negara dengan beban utang yang rendah. Menteri Keuangan Berat Albayrak mengatakan rasio utang sektor pemerintah Turki adalah 28 persen dan rasio utang dalam negeri terhadap PDB adalah 16 persen, keduanya sekitar setengah rata-rata negara berkembang.
Meskipun Presiden Erdogan berulang kali melontarkan kata-kata negatif, situasi Turki relatif rentan, perekonomian yang membutuhkan restrukturisasi dan memerlukan dukungan asing yang signifikan. Turki mungkin menolak bantuan dari IMF dan memutuskan untuk menerima bantuan dari Bank Pembangunan Baru yang didukung oleh Beijing.
Turki baru-baru ini mengkritik organisasi Konsensus Washington (Bank Dunia dan IMF). Penolakan Ankara terhadap kemungkinan bantuan IMF di masa depan bisa menjadi tanda adanya pergeseran yang lebih besar ke arah pelemahan pendanaan Tiongkok dan keselarasan penuh dengan poros Moskow-Beijing. Penentangan Turki terhadap Amerika Serikat dan organisasi internasional yang didukungnya dapat menyeimbangkan kebijakan Asia Barat.
3. China
Pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) tidak mencapai kesepakatan mengenai tambahan dana untuk mendukung tugas IMF. Alasan kegagalan tersebut adalah perselisihan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebar di IMF.
Tiongkok dan beberapa negara berkembang mengatakan bahwa peningkatan porsi dana tersebut hanya akan terjadi jika komposisi suara IMF telah direformasi. Di sisi lain, Amerika menginginkan tambahan pendanaan tanpa harus mengubah formula pemungutan suara.
Kegagalan tersebut terjadi pada Sabtu, 14 Oktober 2023, dalam pertemuan di Marrakesh, Maroko, yang dipimpin oleh Nadia Calvino, Ketua International Monetery and Financial Committee (IMFC), yang juga menteri keuangan Spanyol. “Para anggota IMF tidak bisa meraih konsensus”, kata Cavino.
(Susi Susanti)
