PARIS - Perdana Menteri (PM) Prancis yang berhaluan tengah Gabriel Attal dan pemerintahannya mengundurkan diri pada Selasa (16/7/2024), namun akan tetap menjabat sebagai pengurus sampai kabinet baru ditunjuk menyusul pemilu cepat yang tidak meyakinkan.
Pemerintahan sementara akan menjalankan urusan terkini di negara dengan perekonomian terbesar kedua di zona euro tersebut, namun tidak dapat mengajukan undang-undang baru ke parlemen atau membuat perubahan besar apa pun.
Perannya termasuk memastikan Olimpiade, yang dimulai pada 26 Juli mendatang berjalan lancar.
“Menangani permasalahan saat ini berarti menerapkan langkah-langkah yang telah diputuskan dan menangani keadaan darurat yang muncul. Tidak lebih dan tidak kurang,” kata Mathieu Disant, seorang profesor hukum di universitas Panthéon-Sorbonne di Paris, dikutip Reuters.
“Pemerintahan yang akan keluar akan kehilangan kekuasaan penuhnya. Hal ini sepenuhnya dan secara logis akan menghilangkan peluang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan politik,” lanjutnya.
Sebelumnya pernah ada pemerintahan sementara di Perancis, namun tidak ada yang bertahan lebih dari beberapa hari. Tidak ada batasan berapa lama suatu pemerintahan dapat bertahan. Parlemen tidak bisa memaksanya untuk berhenti.