30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
SEMARANG – Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk antisipasi dampak 30 daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang menetapkan siaga darurat kemarau lantaran berpotensi kekurangan air bersih.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan bahwa saat ini di Jateng hanya ada lima daerah yang masih aman dari potensi kekeringan saat musim kemarau.
“Lima kabupaten/kota belum menetapkan karena kondisinya masih aman,” ungkap Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana pada keterangan persnya usai Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Kota Semarang, Selasa 23 Juli 2024.
Nana merinci, saat ini upaya penyaluran air bersih sudah dilakukan pada 10 kabupaten/kota di Jateng dengan 25 kecamatan, dan 33 desa terdampak kekeringan.
"Dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa," ungkapnya.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. "Puncak musim kemarau tahun 2024 berada di bulan Juli," katanya.
Meski demikian, kata Nana, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta Karhutla 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Nana.
Nana mengimbau bupati/wali kota di Jateng meningkatkan kewaspadaan bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," imbaunya.
(Fakhrizal Fakhri )
