Kenapa Soeharto Tak Pernah Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ini Alasannya
JAKARTA - Kenapa Soeharto tak pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ini alasannya yang jarang orang ketahui. Adapun, partai ini banyak dibahas warganet.
Dikarenakan pengunduran diri Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024.
Beberapa sosok pun dibincangkan seperti Soeharto yang juga merupakan bagian partai Golkar. Apalagi, Partai Golkar telah menjelma menjadi salah satu pilar dalam melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun pada masa pemerintahan Orde Baru.
Lantas kenapa Soeharto tak pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ini alasannya
Dikutip dari publikasi berjudul Perkembangan Organisasi Golongan Karya: Suatu Kajian Historis Tahun 1964-1999 yang terbit di repostiory.upi.edu, bergabungnya Presiden Soeharto ke dalam tubuh Partai Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dimulai sejak kemenangan Golkar di pemilihan umum 1971 yang membuat Golkar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat.
Adapun susunan paradigma era Orde Baru, Ketua Dewan Pembina memiliki kewenangan yang mutlak sebagai pengambil keputusan tertinggi. Sehingga, dalam mengambil keputusan Soeharto tidak perlu menjabat sebagai Ketua Umum.
Sementara itu, Organisasi Golongan Karya (Golkar) yang awalnya bernama organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) merupakan sebuah organisasi yang lahir pada tahun 1964. Organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan tujuan untuk mengimbangi pengaruh kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu luas.
Semakin luasnya pengaruh PKI dalam kehidupan politik Indonesia mendorong munculnya berbagai macam organisasi salah satunya organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang berawal dari pengelompokan sosial golongan fungsional pada awal dekade 1960-an. Memasuki masa Orde Baru organisasi Sekber Golkar mereorganisasi namanya menjadi Golkar sebagai persiapan untuk ikut serta dalam pemilihan umum 1971. Golkar yang didukung militer, birokrasi, dan Golkar itu sendiri membawanya sebagai pemenang selama pemilihan umum 1971 sampai Pemilihan umum 1997.
Selain itu, kemenangan-kemenangan Golkar selama pemilu Orde Baru tidak terlepas dari peran ketua umum/pemimpin yang selalu melakukan konsolidasi hingga ke daerah-daerah, ini merupakan salah satu strategi yang terus dilakukan oleh sejumlah ketua umum Golkar. Masuknya Presiden Soeharto sebagai ketua dewan Pembina Golkar setelah kemenangan Golkar di pemilihan umum 1971. Saat itu Soeharto selalu berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis Golkar, termasuk dalam persoalan yang sangat mendasar, antara lain penentuan DPP Golkar dan penyeleksian daftar calon legislatif. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pembina tersebut dengan sendirinya menjadikan Soeharto sebagai figur yang paling penting dan berkuasa di Golkar.
(Rina Anggraeni)
