Cak Imin: Mana Mungkin Hukum Ditegakkan Kalau Hakim Tak Diperhatikan!
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim seluruh Indonesia. Mereka para hakim menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.
Sekadar diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menuntut kesejahteraan saat beraudiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"Saya baru mendapat kabar ini kemarin, dan tentu ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Solidaritas Hakim Indonesia juga menyodorkan draf revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung.
Cak Imin – panggilan akrabnya-- menilai sikap para hakim tersebut adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.
"Ya saya kira wajar para hakim kita mengajukan hak keuangan dan fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita. Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkkan dengan baik," tegas Cak Imin.
Rendahnya gaji hakim turut mengundang pilu dalam kehidupan yang sehari-hari. Salah satunya dialami salah satu hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Aji Prakoso.
Di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ia menuturkan sebuah pengalaman pahit, kala mertuanya meninggal dunia di kampung halaman.
