Mahfud MD Usul Buat Omnibus Law tentang Tata Pemerintahan agar Kementerian Segera Berjalan Efektif
JAKARTA - Pakar hukum tata negara yang juga mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, ada berbagai harapan baik yang muncul dari setiap kali pidato Presiden Prabowo Subianto. Tapi, Mahfud mengingatkan, target-target besar yang ingin diwujudkan Presiden ke-8 RI tersebut akan sulit dilaksanakan secara cepat karena kendala administrasi tata-pemerintahan. Karenanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyarankan agar pemerintahan Prabowo membuat Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Tata Pemerintahan agar kabinet bisa bekerja secara efektif.
“Sehingga, kalau saya boleh menyarankan, sekarang ini dibuat Undang-Undang Omnibus Law tentang ketata pemerintahan yang baru. Artinya, beberapa Undang-Undang yang wewenangnya dicabut sebagian itu dicabut saja melalui Omnibus Law,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (05/11/2024).
Misalnya, UU tentang hukum atau HAM, nantinya disebutkan dalam satu pasal bahwa yang dimaksud menteri di UU itu untuk urusan A adalah menteri yang baru, untuk urusan B menteri yang baru. Sebab, ia mengingatkan, menurut UU yang berlaku saat ini, menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM, bukan Menteri Imigrasi, juga bukan Menteri HAM.
Hal yang sama juga terjadi pula pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang dipecah menjadi tiga kementerian. Terjadi pula pada Kementerian Agama yang saat ini memiliki Badan yang menangani urusan haji dan umrah, juga beberapa kementerian dan lembaga yang lain.
“Iya (Omnibus Law) semua UU yang terkait dengan yang baru dibuat satu UU struktur tata pemerintahan yang baru, sehingga semua UU yang masih nyantel ke kementerian yang lama itu supaya diberi wadah, bahwa yang dimaksud menteri di sini adalah kepala badan ini, yang dimaksud menteri di UU diubah menjadi kepala badan ini. Kalau itu sangat teknis, gampang sih, bisa lebih cepat,” ujar Mahfud.
Mahfud turut menjelaskan Omnibus Law Cipta Kerja di era Presiden Joko Widodo yang sempat menuai pro maupun kontra karena pembuatannya seperti sangat dipaksakan. Tapi, ia menegaskan, sebenarnya prosedur Omnibus Law itu biasa di mana-mana dan Indonesia sudah memiliki banyak Omnibus Law.
Contohnya, lanjut Mahfud, UU Omnibus Law Pemilu atau UU Perpajakan yang menggabungkan tujuh Undang-Undang sewaktu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski begitu, ia menyampaikan, UU Cipta Kerja banyak membuat masalah karena ada aturan-aturan yang membingungkan sampai harus dicabut MK.
“UU Ciptaker ini banyak yang di sini dicabut, di sana aturannya tidak berubah, sehingga sampai sekarang ada beberapa yang harus dicabut lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi, sebagai mekanisme pengaturan, Omnibus Law itu sudah sah menjadi tata hukum kita,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara UII tersebut.
Terkait keinginan Presiden Prabowo membangun pemerintahan yang bersih, Mahfud merasa, itu harus dan memang selalu disampaikan Presiden RI. Termasuk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memiliki program 15 langkah memberantas korupsi maupun Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bahkan, Mahfud menyampaikan, Presiden Jokowi cukup bagus setidaknya sejak periode kedua karena ada langkah-langkah yang jelas untuk mewujudkannya. Walau agak goyang sejak 2022 karena menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud berpendapat, langkah-langkah yang dibuat terbilang bagus.
Untuk Presiden Prabowo, Mahfud menambahkan, ada keistimewaan tersendiri. Pertama, Prabowo sudah menyatakan keinginan itu jauh sebelum dia menjadi Presiden RI. Selain itu, bagi Mahfud, Prabowo sendiri memang merupakan sosok yang memiliki rekam jejak cukup bagus untuk mewujudkan itu semua.
“Prabowo punya track record untuk itu, dia seorang yang dikenal tegas, berani, dan sepengetahuan saya kayaknya tidak ada isu korupsi menyangkut Pak Prabowo, ya dari amatan saya kan tidak ada kasus ya. Dia tidak punya beban, dia tidak punya beban, tinggal sekarang bagaimana dia mengarahkan,” ujar Mahfud.
(Khafid Mardiyansyah)
