Raker bersama Komisi X DPR RI, Menbud Paparkan Laporan Keuangan APBN 2024 Berstatus WTP
JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon beserta jajaran Kementerian Kebudayaan menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI. Rapat Kerja dengan agenda utama Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama delapan fraksi Anggota Komisi X DPR RI.
Dalam kesempatan ini, Menbud Fadli Zon memaparkan realisasi pelaksanaan Pagu Anggaran 2024 yang saat itu masih berstatus sebagai Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia juga menyebutkan laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh BPK RI pada 3 Februari sampai 9 Mei 2025 dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun Anggaran 2024, yang saat ini seluruh tugas dan fungsinya telah menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),” ujarnya.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kebudayaan TA 2024 adalah Rp31.921.349.899 atau 60,89 persen dari target sebesar Rp52.423.581.000. Sementara Realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp2.791.561.119.255 atau 87,48 persen dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp3.191.146.817.000.
Pada 2024, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp357.807.443.000, sehingga pagu belanja setelah efisiensi menjadi sebesar Rp2.833.339.374 dan capaian realisasi belanja TA 2024 menjadi sebesar 98,53 persen. Sementara, capaian sasaran strategis meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2024 adalah sebesar 57,13 atau 91,12 persen dibandingkan target yaitu sebesar 62,70.
Kementerian Kebudayaan telah melaksanakan beberapa rencana aksi atas hasil audit tersebut. “Kita akan maksimalkan rencana aksi, terutama dengan kehadiran birokrasi baru di Kementerian Kebudayaan. Kita harapkan semua program dan kegiatan bisa terlaksana dengan impact yang lebih besar dari yang ada sekarang,” tutur Menbud Fadli.
Laporan keuangan yang dipaparkan Menbud Fadli Zon mendapat tanggapan positif dari delapan fraksi anggota Komisi X DPR RI yang hadir atas raihan predikat WTP oleh BPK RI serta realisasi anggaran 94,59 persen pada APBN TA 2024.
Denny “Cagur” Wahyudi dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut.
“PDI Perjuangan ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kebudayaan dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan atas realisasi belanja setelah efisiensi yang mencapai 98,53 persen,” katanya.
Serupa dengan Denny, anggota Fraksi Golongan Karya, Karmila Sari juga ikut memberikan apresiasi. Ia menambahkan, capaian tersebut harus disertai dengan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan museum sebagai instrumen kebudayaan.
“Yang paling sering kita lihat dari koordinasi pemanfaatan museum-museum yang ada di provinsi-provinsi, kenapa tidak dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga kita lihat nilai persentase atau indikator programnya masih di posisi 40 sampai 60 persen,” ucapnya.
Setelah mendengarkan paparan Menteri Kebudayaan dan tanggapan dari seluruh fraksi yang hadir, Komisi X DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai langkah perbaikan kinerja dan tata kelola Kementerian Kebudayaan ke depan.
Rekomendasi tersebut di antaranya realisasi anggaran pada 2025 harus lebih baik dibandingkan 2024 dengan fokus kepada peningkatan IPK, melakukan evaluasi secara komprehensif dan merealisasikan rencana aksi atas beberapa temuan BPK RI pada APBN TA 2024 melalui perbaikan sistem koordinasi internal dan optimalisasi mekanisme penyelarasan data anggaran untuk melakukan perbaikan ke depan, memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) Kemenbud RI, dan melakukan penataan secara teliti dan menyeluruh mengenai pengelolaan aset dan pendapatan melalui PNBP.
Melalui rapat kerja ini, Menbud Fadli berharap Kementerian Kebudayaan dapat menjalankan program-program untuk mendukung Indeks Pembangunan Kebudayaan.
“Tentu kita juga menginginkan Indeks Pembangunan Kebudayaan ke depan akan semakin tinggi hasilnya sehingga lebih efektif dalam menjalankan program dan juga kegiatan,” tutur Menbud Fadli.
Turut mendampingi Menbud Fadli Zon dalam rapat kerja ini, di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha; Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta; Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; para Pejabat Eselon II, serta para Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Kebudayaan.
(Agustina Wulandari )
