Pakar Sebut Gerakan Kritis di Medsos Tak Selalu Murni, Ada Potensi Ditunggangi Kelompok Radikal
JAKARTA - Pergerakan netizen yang semakin aktif dan kritis di media sosial, dari isu Peringatan Darurat, Indonesia Gelap, hingga 17 + 8, perlu dipahami secara jernih oleh semua pihak.
Pakar strategi kampanye digital, Haryo Moerdaning Putro mengatakan, fenomena tersebut mencerminkan dinamika sosial yang multidimensi, di mana keresahan masyarakat yang murni sering kali bersinggungan dengan upaya kelompok tertentu yang ingin menunggangi gerakan rakyat.
“Media sosial melahirkan demokratisasi narasi dan membuka ruang partisipasi publik yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah kemajuan besar bagi demokrasi,” ujar Haryo, Selasa (7/10/2025).
Namun, menurutnya, hasil riset dan social media listening menunjukkan adanya potensi ancaman dari pihak-pihak tak bertanggung jawab yang membawa ideologi radikal dan berusaha memanfaatkan gerakan rakyat yang murni sebagai ‘Kuda Troya’ untuk kepentingan mereka.
“Apa yang terjadi di media sosial jauh lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Di balik setiap unggahan, ada kekuatan algoritma, para influencer besar dan mikro, clipper, homeless media, hingga buzzer dan cyber army, baik yang organik maupun berbasis mesin. Semua memiliki agenda masing-masing,” jelasnya.
Menurut Haryo, ketika berbagai kekuatan digital ini dijahit secara sistematis, mereka dapat mengendalikan tren, persepsi publik, hingga wacana sosial-politik nasional.
“Di tangan yang tepat, kekuatan ini bisa membawa kebaikan. Tapi akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan ideologi radikal,” tegasnya.
Haryo menilai penting bagi seluruh pihak mulai dari gerakan massa, Pemerintah, aparat penegak hukum, hingga netizen untuk melihat situasi ini dengan jernih dan hati-hati.
“Gerakan massa yang kritis terhadap Pemerintah harus waspada agar tidak ditunggangi oleh pihak yang ingin menciptakan kekacauan sosial-politik. Sebaliknya, Pemerintah dan aparat juga harus mampu memilah dengan presisi mana gerakan yang murni dan mana yang bermuatan manipulatif,” paparnya.
Meski demikian, Haryo menekankan bahwa kehadiran media sosial tetap sangat penting sebagai ruang publik digital dan wadah demokrasi.
“Media sosial perlu dirawat bersama agar berfungsi sebagai balai warga digital, tempat dialog dan pertukaran gagasan, bukan pabrik konten radikal,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Haryo mendorong adanya edukasi publik yang lebih luas melalui kolaborasi antara Pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, komunitas digital, dan pemilik platform global.
“Komunikasi publik yang buruk hanya akan memperbesar ruang fabrikasi narasi dari pihak tak bertanggung jawab. Karena itu, Pemerintah juga harus memperkuat komunikasi publiknya,” tambahnya.
Haryo menegaskan, pengawasan terhadap konten radikalisme di dunia maya perlu dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
“Dinamika media sosial itu seperti pedang bermata dua. Tugas kita adalah menggenggam pedang itu bersama, agar digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah bangsa,” tutupnya.
(Awaludin)
