Jakarta Didorong Jadi Rumah Ramah bagi Disabilitas
JAKARTA — Ketua Bidang Masyarakat Rentan dan Disabilitas DPW PKS DKI Jakarta Nabila Aboe Bakar Al Habsy menyoroti persoalan disabilitas yang belum tuntas di Jakarta. Ia pun mendorong agar Jakarta menjadi kota yang benar-benar ramah disabilitas.
Anggota DPRD DKI Jakarta itu menekankan Hari Disabilitas Internasional jangan hanya sekadar seremoni, namun jadikan momen evaluasi sejauh mana pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menghadirkan ekosistem kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas.
Untuk mewujudkan itu, dukungan dan komitmen kuat jangan hanya dalam slogan, namun direalisasikan dalam kebijakan, infrastruktur, layanan publik, serta keseharian warganya.
“Hari Disabilitas harus menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada penyandang disabilitas bukan belas kasihan, melainkan keadilan. Kota ini tidak boleh lagi memiliki ruang yang tidak bisa diakses, layanan yang tidak inklusif, atau kebijakan yang tidak memihak,” ujar Nabila lewat siaran persnya, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, Jakarta seharusnya bisa menjadi benchmark kota inklusif. Namun, realitanya banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam bertransportasi, mendapatkan pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
“Jakarta harus menjadi rumah yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi seluruh warganya—termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jika masih ada trotoar yang tidak ramah kursi roda, halte yang tidak bisa diakses, papan informasi tanpa braille, atau layanan publik tanpa pendamping disabilitas, maka pekerjaan kita belum selesai,” tuturnya.
DPW PKS Jakarta pun mendukung penguatan regulasi dan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Di sisi lain juga mendorong percepatan penguatan data penyandang disabilitas, penambahan anggaran yang responsif disabilitas, hingga kolaborasi multi-pihak dengan komunitas, akademisi, dan organisasi penyandang disabilitas.
Ia memastikan, akan konsisten memperjuangkan hadirnya layanan publik yang inklusif dan empatik. “Kami ingin memastikan bahwa suara penyandang disabilitas bukan hanya didengar, tetapi diperhitungkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Inklusi tidak boleh berhenti sebagai program—ia harus menjadi budaya,” tuturnya.
Seluruh elemen masyarakat Jakarta diajak untuk bergerak bersama menjadikan kota ini sebagai “Rumah Ramah Disabilitas” yang sesungguhnya: kota yang membuka akses, menghormati keberagaman kemampuan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga.
“Hari Disabilitas adalah hari kita semua. Ketika penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, produktif, dan dihormati martabatnya, maka Jakarta telah memenangkan peradaban,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
